Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Kerja Fase 3, Survei Kebermanfaatan, dan Ekspos Analisis Data Platform Pembayaran Pemerintah pada  tanggal 6 s.d. 8 Maret 2023 secara hybird bertempat di Aula Tambora Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat serta melalui Zoom Meeting. Peserta yang hadir secara luring adalah perwakilan dari Tim Pengelola PPP, PT. PLN (Persero) pada unit Pusat dan Unit Induk Wilayah NTB, PT. Telkom Indonesia pada unit Pusat dan unit area Mataram, Kanwil DJPb Provinsi NTB, KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, KPP Pratama Praya, KPPBC Mataram, KPKNL Mataram, dan KPPN Mataram. Adapun peserta yang hadir secara daring adalah perwakilan dari KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar, KPPN Bima, KPP Pratama Raba Bima, KPP Pratama Sumbawa Besar, KPPBC Sumbawa, dan KPKNL Bima.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Bapak Sudarmanto, yang sekaligus memberikan sambutan. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan selaku anggota Pokja Pengembangan Kerja Sama Layanan, Ibu Siska Indirawati. Kegiatan dilanjutkan dengan Forum Group Discussion yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat, Ibu Ana Sariasih, dengan beberapa paparan sebagai berikut:

1. Kepala Subdirektorat PPKBLU I selaku anggota Pokja Layanan Operasional, Bapak Wibawa Pram Sihombing, menyampaikan overview Platform Pembayaran Pemerintah terkait gambaran umum interkoneksi PPP, timeline pengembangan PPP, perubahan proses bisnis, tanggal penting, dan lesson learned dari implementasi fase 1 & fase 2.
2. Senior Officer Revenue Divisi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Bapak Aprynato, menyampaikan gambaran umum interkoneksi sistem PLN dengan core system PPP terkait perubahan proses bisnis sebelum dan sesudah mengimplementasikan PPP, pelunasan tagihan SAKTI, mekanisme pengiriman tagihan, dan tanggal penting transaksi common expenses.
3. Manager Billing Compliance & Invoicing, Divisi Government Service PT Telkom Indonesia, Bapak Oga Aulia Gautama, menyampaikan overview interkoneksi sistem Telkom dengan 2 core system PPP, serta memaparkan permasalahan yang sering terjadi beserta solusinya dalam bentuk Frequently Ask Question terkait pairing problem, double pembayaran, pagu anggaran habis, dan isoliran.

Selanjutnya, dalam rangka mengukur kesiapan satker dalam mengimplementasikan pembayaran common expenses melalui Platform Pembayaran Pemerintah, telah dilakukan Indepth Interview Readiness kepada perwakilan pengelola keuangan satker piloting Fase 3, dengan ringkasan Interview dan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur kemanfaatan Platform Pembayaran Pemerintah, dilaksanakan survei kepada pengelola keuangan satker piloting fase 1 dan fase 2 yaitu Kanwil DJPb Prov. NTB dan KPPN Mataram.