Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Kerja Fase 3, Survei Kebermanfaatan, dan Ekspos Analisis Data Platform Pembayaran Pemerintah pada tanggal 28 Februari s.d. 2 Maret 2023 secara hybrid di Ruang Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dan melalui aplikasi teams. Kegiatan dihadiri oleh Tim PPP, perwakilan dari Pejabat Perbendaharaan dan Duta Transformasi Kelembagaan Kantor Satuan Kerja Kementerian Keuangan Lingkup Kalimantan Barat (KPPN Pontianak, Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, KPP Pontianak Barat dan BDK Pontianak), serta perwakilan dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. PLN (Persero).
Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat, Bapak Suwajianto, selaku Change Agent memberikan sambutan mewakili Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat untuk memulai kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Kerja Fase 3, Survei Kebermanfaatan, dan Ekspos Analisis Data Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), dengan memberikan gambaran terkini seputar pembayaran listrik dan telekomunikasi pada satuan kerja fase 3 lingkup Kalimantan Barat.
Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Seti Gautama Adi Nugroho, Kepala Seksi Transformasi Sistem Pembayaran dan Penerimaan selaku Anggota Pokja Layanan Operasional Tim Pengelola PPP, terkait hal-hal penting mengenai PPP, persiapan perluasan common expenses fase 3 melalui PPP, data ID satker fase 3, serta analisis data tagihan dan scheduled payment pada transaksi common expenses melalui PPP.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan singkat dari PT. PLN disampaikan oleh Bapak Rahmada dari PLN Pusat terkait road map roll out optimalisasi SAKTI untuk tagihan listrik Kementerian, matriks perbandingan perluasan AS IS VS Integrasi SAKTI, mekanisme pengiriman tagihan ke DJPb, tanggal penting transaksi common expenses, progres implementasi PPP melalui SAKTI pada PLN, implementasi TTE serta rekon transaksi PPP pada PT. PLN.
Kemudian dipaparkan oleh Bapak Oga Aulia Gautama dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Pusat, terkait perjalanan implementasi PPP pada Telkom, overview Telkom-PPP dan frequently ask question terkait implementasi PPP pada Telkom seperti permasalahan pairing ID Pelanggan, pembayaran ganda, pagu anggaran habis, dan dispute pembayaran.
Pada kegiatan ini juga, tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah juga menyampaikan informasi mengenai progress perekaman ID Pelanggan pada PPP kepada satuan kerja piloting fase 3a dan satuan kerja piloting akan kembali memastikan ID Pelanggan telah direkam pada PPP.
Selanjutnya dalam rangka mengukur kesiapan satker piloting common expenses, kami telah melakukan indepth interview survei readiness kepada pengelola keuangan Satuan Kerja Fase 3 Lingkup Kalimantan Barat. Selain pelaksanaan indepth interview readiness, dalam rangka mengevaluasi dan mengukur kemanfaatan Platform Pembayaran Pemerintah, Tim Pengelola PPP (Ad Hoc) juga melakukan survei kepada pejabat perbendaharaan satuan kerja fase 1 dan fase 2 lingkup Kalimantan Barat.
