Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Kerja Fase 3, Survei Kebermanfaatan, dan Ekspos Analisis Data Platform Pembayaran Pemerintah pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2023 secara hybrid (luring dan daring) di Ruang Aula Lantai 7, Gedung Keuangan Negara Surabaya, dihadiri oleh 5 orang dari Tim PPP, 15 orang perwakilan dari Pejabat Perbendaharaan Kantor Satuan Kerja Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jawa Timur (KPPN Surabaya I, KPPN Surabaya II, KPKNL Surabaya, KPPBC Tanjung Perak, Kanwil DJKN Surabaya, Kanwil DJP Surabaya, dan BDK Malang), 2 orang dari PT. Telkom dan 1 orang dari PT. PLN.
Kepala Bagian Umum, Bapak Junaedi, memberikan sambutan mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur untuk memulai kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Kerja Fase 3, Survei Kebermanfaatan, dan Ekspos Analisis Data Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), dengan memberikan gambaran terkini seputar pembayaran listrik dan telekomunikasi pada satuan kerja fase 3 lingkup Provinsi Jawa Timur.
Ibu Vicensia Retnasari selaku Ketua Pokja Layanan Operasional Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) memberikan paparan secara singkat terkait hal-hal penting mengenai PPP, persiapan perluasan common expenses fase 3 melalui PPP serta analisis data tagihan dan scheduled payment pada transaksi common expenses melalui PPP. Selanjutnya, satuan kerja fase 3 lingkup Provinsi Jawa Timur memberikan konfirmasi terkait ID pelanggan PLN dan Telkom yang telah dilaporkan kepada Tim PPP masing-masing berjumlah 157 ID PLN dan 186 ID Telkom (telepon).
PLN dan PT. Telkom juga menyampaikan dukungan atas pelaksanaan PPP pada lingkup Satuan Kerja Fase 3 di Provinsi Jawa Timur serta mengingatkan untuk memastikan kembali ID PLN dan ID Telkom yang didaftarkan ke PPP agar tidak ada yang terlewat dan untuk ID PLN sudah masuk pada kode golongan 2. Saat terdapat tagihan tidak wajar, dapat disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile atau mediasi dengan tim PPP. Satuan Kerja Fase 3 lingkup Provinsi Jawa Timur akan kembali memastikan ID PLN dan ID Telkom pada lingkup unit kerjanya dan melakukan update apabila ada perubahan, sebelum dilakukan perekaman ID pada aplikasi SAKTI.
Dalam rangka mengukur kesiapan satker piloting common expenses, kami telah melakukan indepth interview survei readiness kepada pengelola keuangan Satuan Kerja Fase 3 lingkup Provinsi Jawa Timur. Kemudian, dalam rangka mengevaluasi dan mengukur kemanfaatan Platform Pembayaran Pemerintah kami juga telah melakukan survei kepada pejabat perbendaharaan satuan kerja fase 1 dan fase 2 lingkup Provinsi Jawa Timur.
