Dilatarbelakangi oleh penerapan Aplikasi SAKTI full module di seluruh K/L pada tahun 2022 sesuai PMK Nomor 171/PMK.05/2021 berdampak pada penyesuaian proses bisnis penyusunan dan penyampaian LKKL. Selain itu juga merupakan penggabungan substansi pengaturan mengenai konsep SAI, prosedur penyusunan dan penyampaian LK, jenis transaksi beserta prosedur pencatatan dan penyajian transaksi dalam LK (PMK 225/2016, PMK 222/2016, dan PMK 177/2015).

Periode rekonsilisasi tahun 2023 telah dibuka sehingga perlu adanya penyelesaian beberapa transaksi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Masih terdapat beberapa satker yang belum menyelesaikan periode rekonsiliasi. Periode rekonsiliasi bulan Mei 2023 dibuka mulai tanggal 1 Juni s.d. 15 Juni 2023. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan atau asistensi dalam penyusunan laporan keuangannya terutama pada menu “to do list” sehingga tidak terdapat transaksi-transaksi menggantung.

Dalam rangka melaksanakan internalisasi penguatan budaya integritas sesuai KMK nomor 429/MK.01/2022, perlu dilakukan sosialisasi antikorupsi dengan tema yang ditetapkan yaitu 1(satu) materi untuk eksternal yaitu Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Penaduan). Materi ini sekaligus sebagai komitmen KPPN Nunukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menindaklanjuti hal tersebut, KPPN Nunukan menyelenggarakan kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, Implementasi DIgipay Satu, Sosialisasi PMK 232/PMK.05/2022, Sosialisasi Antikorupsi bertempat di Gedung Aula KPPN Nunukan, dengan mengundang seluruh satuan kerja lingkup KPPN Nunukan.

Acara ini berlangsung sangat kondusif dan disambut baik oleh seluruh peserta.