KPPN Wamena sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan pengelolaan kinerja pada tahun 2022. Sebagai salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIN KPPN Wamena Tahun 2022 disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Three sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2022 antara Kepala KPPN Wamena dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Selain itu, kinerja selain IKU juga dituangkan dalam penyusunan LAKIN ini.

Laporan Kinerja (LAKIN) berisi capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tujuan untuk mengetahui hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan beserta langkah-langkah yang dilakukan KPPN Wamena dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang capaian kinerja organisasi KPPN Wamena selama Tahun Anggaran 2022. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean governance) serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja KPPN Wamena tahun 2022 bisa diunduh melalui link di bawah ini:

Lakin KPPN Wamena Tahun 2022

Dasar Hukum

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

DANA DESA NonBLT TAHAP I

1. Pagu Dana Desa nonBLT Desa paling tinggi 75% dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa).
2. Tahapan Penyaluran :

   1. Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III.

   2. Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II.

3. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran Tahap I secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

   1. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota;

   2. Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa;

   3. Peraturan Desa mengenai APBDes;

   4. Surat Pengantar:

      1. ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/ wali kota; dan

      2. dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022.

   5. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5):

   1. dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan nonBLT Desa.

   2. pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya.

   3. pembuatan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa.

5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan:

   Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I pada huruf c disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat tanggal 23 Juni 2023.

6. Dalam hal Pemda belum melakukan perekaman KPM BLT Desa, maka:

   1. Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa maksimal 75% dari pagu Dana Desa yang disalurkan secara bertahap.

   2. BLT Desa disalurkan maksimal sebesar 25% setelah Desa merekam KPM BLT Desa.

   3. Dalam hal terdapat kekurangan BLT Desa setelah dilakukan perekaman KPM (melebihi alokasi BLT Desa sebesar 25%), kebutuhan kekurangan tersebut dipenuhi melalui Dana Desa nonBLT Desa.

BLT Dana Desa, sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Desa.

   1. Pemda melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada aplikasi OMSPAN berdasarkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa.

   2. Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Mei 2023.

   3. Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa karena perekaman BLT Desa sama dengan atau lebih dari 10% sampai dengan kurang dari 25% dari pagu Dana  Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap III atau Tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri.

2. BLT Desa disalurkan sekaligus untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan, sebagai berikut:

   1. BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

      1. Telah melakukan perekaman KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).

      2. Diajukan paling cepat bulan Januari 2023 setelah:

         1. Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu:

         2. Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM BLT Desa;

            • Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota;

            • Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; dan

            • Peraturan Desa mengenai APBDes 

         3. Surat Pengantar, dan

         4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

   2. BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam

      1. Diajukan paling cepat bulan April 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan ketiga pada Aplikasi OMSPAN.

      2. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

         1. Surat Pengantar, dan

         2. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

   3. BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan

      1. Diajukan paling cepat bulan Juli 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam pada Aplikasi OMSPAN.

      2. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

         1. Surat Pengantar, dan

         2. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

   4. BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas

      1. Diajukan paling cepat bulan Oktober 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan pada Aplikasi OMSPAN.

      2. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

         1. Surat Pengantar; dan

         2. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN

Keterangan:

1. Surat Pengantar:

   ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/wali kota.

2. dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F dalam PMK nomor 201/PMK.07/2022.
3. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Daftar Rincian Desa:

   1. dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa.

   2. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya.

   3. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa.

1. Penyampaian dokumen persyaratan untuk keperluan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Dana Desa untuk BLT Desa diajukan dalam kertas kerja masing-masing (diajukan secara terpisah).
2. Penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I dalam hal telah memenuhi syarat penyaluran.
3. Dalam hal alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes terdapat perbedaan dengan alokasi Dana Desa per desa yang terdapat di dalam lampiran PMK nomor 201/PMK.07/2022, Dana Desa tetap dapat disalurkan sambil secara simultan dilakukan perubahan APBDes.
4. Dalam rangka permintaan penyaluran Dana Desa, Pemda agar memastikan:
   1. Percepatan penerbitan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, Perdes APBDes, dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa.
   2. Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa.
   3. Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan.

Unduh Dokumen Terkait

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa [UNDUH]

Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota [UNDUH]

Surat Pengantar sesuai format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022 [UNDUH]

Wamena (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk delapan kabupaten dan lembaga atau kementerian di daerahnya sebesar Rp14,54 triliun.

Nikolaus Kondomo di Wamena, Jumat, mengatakan penyerahan DIPA 2023 dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan di provinsi ini lebih baik dibandingkan 2022.

"Alokasi belanja Papua Pegunungan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp14,54 triliun, dengan rincian alokasi belanja kementerian negara/lembaga sebesar Rp1,3 triliun dan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp13,24 triliun," katanya.

Alokasi untuk belanja di lembaga atau kementerian negara di Papua Pegunungan itu, menurut dia, diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan serta untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.

"Serta, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, menjaga dan menurunkan kemiskinan ekstrim, mengurangi kesenjangan, mendukung reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta mendukung persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," katanya.

Sementara alokasi TKD Papua Pegunungan sebesar Rp13,24 triliun, menurut Gubernur, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan menunjukkan perekonomian daerah.

"Sehingga, pelaksanaan berbagai kegiatan yang rencana untuk 2023 agar segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah nyata agar anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal tahun 2023," katanya.

Ia mengharapkan persiapan yang sama dilakukan lembaga atau perwakilan kementerian negara di daerah agar semua kegiatan bisa segera dilaksanakan secepatnya.

"Selanjutnya, segera dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian kerja sehingga kegiatan dapat langsung dilakukan pada awal tahun depan," katanya.

Pewarta : Marius Frisson Yewun

Editor : Muhsidin

Copyright © ANTARA 2022

Sumber:

https://papua.antaranews.com/berita/696812/gubernur-papua-pegunungan-serahkan-dipa-8-kabupaten-rp1454-triliun