Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta memperkuat bekal para personil Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam mengimplementasikan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (PAPK Pemda) Tahun 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada hari Rabu, 28 Juli 2021, yang dibungkus dengan tajuk KANTIN Pemda (Kajian Rutin bahan Pemda). FGD dihadiri oleh Pembina Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Kanwil DJPb seluruh Indonesia, serta beberapa pengelola Keuangan Daerah dari Badan/Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota di Indonesia.

Acara dibuka oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Ibu R. Wiwin Istanti, yang mengingatkan bahwa dalam kondisi yang prihatin di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, semangat punggawa pengelola Keuangan Negara maupun Daerah tidaklah boleh luntur dan justru sebaliknya, harus mampu untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Pemerintah terus berusaha dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Direktur APK juga mengajak Para Peserta FGD baik dari Kanwil DJPb maupun Pemerintah Daerah untuk dapat bersinergi dan saling bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, menghilangkan sekat-sekat sektoral maupun kedaerahan, bersama-sama bekerja untuk mengelola keuangan Negara/daerah yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Hadir sebagai Narasumber dalam diskusi yang mengambil topik “Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mendukung Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah”:

1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Endrawati Utami, SE., M.Acc.
2. Kasubbid Akuntansi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Bapak Sunuwasana, SE., M.Acc., dan
3. Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Umum, Direktorat APK, Bapak Aditya Ardhi Nugroho, S.S.T., M.Sc.

Antusiasme peserta tampak dari membanjirnya pertanyaan dan tanggapan terkait topik Konsolidasi LKPD yang merupakan amanat dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berbagai kendala dan terobosan solusinya. Permasalahan klasik mengenai identifikasi transaksi resiprokal yang terjadi dalam proses konsolidasi hingga kendala mapping akun laporan ke dalam statistik keuangan dikupas oleh para narasumber yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah, Bapak Ferry Taufik Saleh, S.S.T., M.Acctg.Fin. Selama hampir empat jam, diskusi berlangsung hangat dan santai, namun penuh dengan insight dan informasi teknis mengenai implementasi Konsolidasi LKPD di lapangan. Narasumber dan peserta saling berbagi informasi dan pengalaman dalam menyelesaikan berbagai kendala yang ditemui di daerahnya.

Di akhir acara, para peserta menyampaikan harapan agar kegiatan FGD ini dapat dilaksanakan secara rutin dengan mengangkat isu/topik terhangat seputar Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah.

Kontributor: Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan