Aktivitas ekonomi global dan finansial, kedaulatan pangan, pendidikan dan SDM, serta penguatan ekonomi lokal.

Foto: Tim Kontributor Website Direktorat PPK BLU

APBN 2026 disusun untuk memperkuat fondasi pembangunan Indonesia di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah menempatkan tahun anggaran ini sebagai momentum percepatan transformasi struktural, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan arah kebijakan fiskal yang sehat, akseleratif, dan suportif, belanja negara difokuskan pada delapan strategi prioritas nasional yang menjadi penopang utama pembangunan.

Ketahanan pangan menjadi prioritas RAPBN 2026 sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan ketidakpastian pasokan. Hal ini diantisipasi melalui kebijakan terintegrasi mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, modernisasi pertanian dan perikanan, serta penguatan cadangan pangan nasional. Anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5% dibandingkan outlook APBN 2025, dengan target output strategis meliputi pengembangan kawasan padi lebih dari 2,1 juta hektare; pencetakan dan optimalisasi lahan; penyediaan alat dan mesin pertanian; serta penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 9,62 juta ton. Dukungan juga mencakup pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 104 ribu hektare, serta 103 kilometer jalan usaha tani untuk memperkuat produktivitas. Di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dilakukan melalui pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi lahan garam, bantuan benih ikan, serta penyediaan alat tangkap bagi nelayan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

Sejalan dengan penguatan fondasi sumber daya alam, ketahanan energi dalam RAPBN 2026 diarahkan untuk memperkuat ketersediaan energi nasional melalui peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan akselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Upaya peningkatan lifting migas dilakukan dengan memanfaatkan sumur-sumur migas yang belum optimal, menutup sumur tidak aktif, serta mendorong eksplorasi cadangan migas baru untuk memperkuat produksi jangka panjang. Pemerintah juga mempercepat pemanfaatan EBT melalui berbagai program ramah lingkungan seperti transisi energi pada ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan biodiesel. Pada tahun 2026, beberapa output yang ditargetkan antara lain insentif perpajakan terkait ketahanan energi; pembangunan transmisi pipa gas bumi; pembangunan pembangkit listrik EBT; penyaluran subsidi energi dan kompensasi; insentif biodiesel; serta bantuan converter kit bagi petani. Anggaran subsidi, terdiri atas subsidi energi dan non-energi diproyeksikan mencapai 318,9 triliun rupiah pada RAPBN 2026, meningkat dari outlook 2025 sebesar 288,1 triliun rupiah, dengan komposisi subsidi energi sekitar 210,1 triliun rupiah dan non-energi 108,8 triliun rupiah, serta pertumbuhan subsidi yang diperkirakan mencapai 10,7%. Kebijakan subsidi 2026 juga menekankan transformasi subsidi agar tepat sasaran, mencakup subsidi BBM solar; LPG 3 kg; listrik rumah tangga miskin dan rentan; dukungan untuk UMKM dan MBR melalui KUR bersubsidi; subsidi perumahan; serta insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Investasi strategis ini kemudian berlanjut pada pembangunan sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas RAPBN 2026 yang dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini melalui pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok masyarakat prioritas. Penerima MBG ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima yang mencakup peserta didik PAUD, siswa SD dan SMP, santri di pesantren, serta kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita yang membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan. Pemerintah menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang. Pemerintah menyediakan makanan bergizi yang terstandar, memanfaatkan bahan pangan lokal, serta dikoordinasikan secara lintas sektor (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) untuk menekan masalah stunting, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, serta memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani, UMKM pangan, dan industri lokal. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem layanan gizi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi puluhan juta masyarakat Indonesia.

Peningkatan gizi menjadi landasan awal untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, guna mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia seperti nilai Indikator Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN dan Skor PISA (Programme for international student Assessment) yang masih rendah. Melalui program pendidikan bermutu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun atau setara 20 persen target belanja negara pada RAPBN 2026, akan didistribusikan melalui belanja pemerintah pusat; transfer ke daerah; serta skema pembiayaan. Arah kebijakan pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui bantuan seperti beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP kuliah; penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD, pemenuhan hak pendidikan dasar; penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; peningkatan kualitas pembelajaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG); serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan revitalisasi sekolah serta madrasah.

Selain kualitas pendidikan, faktor esensial SDM adalah program kesehatan berkualitas. Alokasi anggaran untuk kesehatan pada RAPBN 2026 sebesar Rp244,0 triliun, tumbuh 15,8% dibandingkan outlook APBN 2025. Belanja kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan RAPBN 2026, arah kebijakan kesehatan Indonesia meliputi peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan; peningkatan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG); percepatan penuntasan tuberkulosis (TB); peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan revitalisasi rumah sakit; serta pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting. Dukungan juga diberikan melalui pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan.

Selain itu diarahkan untuk SDM yang sehat dan terdidik siap menjadi motor penggerak ekonomi, APBN 2026 diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan pemberdayaan UMKM melalui skema terintegrasi. Fokus kebijakan mencakup pembangunan infrastruktur dasar desa, penguatan kelembagaan BUMDes, serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Output yang ditargetkan meliputi peningkatan produktivitas UMKM melalui akses pembiayaan (KUR, UMi), digitalisasi usaha, pelatihan berbasis kompetensi, dan fasilitasi sertifikasi mutu. Pemerintah menyiapkan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi usaha, platform digital, dan pendampingan berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing lokal.

Penguatan ekonomi domestik ini pada akhirnya harus dilindungi oleh penguatan pertahanan semesta. Kebijakan diarahkan pada modernisasi alutsista dan sarana prasarana pertahanan, penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta pengembangan komponen utama, cadangan, dan pendukung. Skema mencakup pengadaan/pemeliharaan pesawat, kapal perang, ranpur, serta pembangunan fasilitas pertahanan strategis. Output yang diharapkan meliputi penambahan batalyon dan Kodam, penguatan sistem deteksi dini, pengamanan perbatasan, serta peningkatan ketahanan siber dan sandi nasional. Pendekatan pertahanan semesta memastikan keterlibatan seluruh sumber daya nasional untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara.

Setelah memastikan kedaulatan dan keamanan, fokus diperluas ke akselerasi investasi dan perdagangan global. Strategi difokuskan pada reformasi regulasi untuk penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur logistik (pelabuhan, kawasan industri), dan diplomasi ekonomi untuk memperluas pasar ekspor. Skema kebijakan meliputi pemberian insentif fiskal, penguatan peran K/L strategis, dan integrasi Indonesia dalam global value chain. Output yang ditargetkan mencakup percepatan hilirisasi komoditas, diversifikasi pasar melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta penguatan daya saing produk nasional. Langkah ini diharapkan mendorong investasi berkualitas dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Dengan delapan strategi prioritas yang terintegrasi, APBN 2026 menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan. Fokus belanja yang efisien, produktif, dan terarah memastikan APBN terus menjadi fondasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang berkelanjutan. (2025)