Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dana operasional BLU, sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, terdiri atas:
a. Penerimaan anggaran yang berasal dari APBN/APBD
b. Pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat
c. Hibah tidak terikat
d. Hibah terikat
e. Hasil kerjasama satker BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya
Penerimaan pada poin (a) merupakan penerimaan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah, yang berarti terjamin ketersediaan dananya pada dokumen pelaksanaan anggaran. Penerimaan APBN/APBD digunakan untuk belanja operasional (belanja pegawai, barang, dan jasa) dan belanja investasi (belanja modal). Belanja dilakukan dengan mekanisme pengajuan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Pendapatan pada poin (b), (c), dan (e) di atas merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi satker BLU dan dapat digunakan/dibelanjakan langsung untuk kegiatan operasional BLU tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara. Pendapatan dan belanja ini kemudian dilakukan pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU sehingga tercatat dalam pembukuan Bendahara Umum Negara.
