Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalanakan tugas dan fungsi Kanwil DJPb, diperlukan perumusan strategi organisasi Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, yang dimulai dengan penetapan Visi. Visi ini disusun sebagai arah dan tujuan yang akan dicapai serta dapat mewakili tusi organisasi.  

Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia

Misi

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal

2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel

3. Mewujudkan akuntasi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

4. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan negara yang andal, profesional dan modern

Dalam Rangka mencapai visi dan misi, suatu organisasi harus mampu memformulasikan strategi organisasi yang disusun berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal menggunakan analisis STEP (Sociocultural, Technological, Enviromental/Economic, Political/Legal), analisis 5M (Man, Money, Machine, Materials dan Method), Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), pendekatan TOWS berdasarkan hasil  analisis SWOT serta menggunakan matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) untuk melihat posisi organisasi dalam kuadran analisis SWOT. 

Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung telah melakukan analisis atas faktor internal dan eksternal organisasi sehingga dapat diformulasikan strategi organisasi yang paling optimal untuk dilakukan di tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil perhitungan IFAS (Internal Factor Strategic Analysis) dan EFAS (External Factor Strategic Analysis), Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung menjalankan strategi Maxi-Maxi yang artinya menggunakan kekuatan (S) untuk menangkap peluang (O) dengan rincian sebagai berikut.

Strategi Organisasi Tahun 2023

Informasi mengenai laporan akses layanan informasi publik PPID Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025

Informasi mengenai laporan akses layanan informasi publik PPID Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung:

Tahun 2024

Tahun 2023

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung pada Selasa, 13 Juni 2023, telah melaksanakan kegiatan Stakeholder’s Day & Sosialisasi Anti Korupsi dengan tema Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Edih Mulyadi menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan tagline layanan Kanwil, yaitu PINTAR yang merupakan akronim dari kata Profesionalisme, INovatif, Transparan, Akuntabel, dan Responsif. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang telah diraih Kanwil pada tahun 2021.

Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung mengajak seluruh stakeholders untuk ikut peduli dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil menyelenggarakan kegiatan sosialisasi antikorupsi dengan cara melibatkan pengguna layanan untuk ikut mengkampanyekan pesan antigratifikasi dan antikorupsi.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan tentang pentingnya pengendalian gratifikasi. Seluruh tarif layanan Kanwil adalah Rp0,- alias gratis, tanpa dipungut biaya. Diharapkan seluruh stakeholders paham bahwa kewajiban ASN adalah menolak gratifikasi illegal. Untuk itu, mereka tidak boleh memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pejabat/pegawai lingkup Kanwil yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan Kanwil dan menjaring saran dan masukan, terdapat beberapa level saluran pengaduan mulai dari tingkat Kanwil (Eselon II), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Eseon I), dan Kementerian Keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dan telah dipubilkasikasn secara massif lewat website Kanwil, media sosial, dan media elektronik. Saluran pengaduan tingkat Kanwil dapat diakses langsung ke Front Office, seksi Kepatuhan Internal, atau melalui kotak pengaduan, telepon/SMS/Whatsapps, email, dan inovasi MATA (Memantau Berita Pengaduan). Sementara saluran pengaduan Direktorat Jenderal Perbendaharaan diakses pada aplikasi Sipandu (Sistem Pengaduan (Sistem Informasi Pengaduan DJPb) dan Kementerian Keuangan melalui WISE (Whistleblowing System).  

Edih Mulyadi melanjutkan bahwa upaya lain yang telah dilakukan jajaran Kanwil adalah terus melakukan inovasi yang mempermudah pengguna layanan, masifnya publikasi dalam meningkatkan layanan dan media saluran pengaduan.

Pada Sesi terakhir, Zaenal Abidin selaku Kepala Bagian Umum menyampaikan materi terkait budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten,Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang merupakan core values ASN dan Employer Branding ASN yakni Bangga Melayani Bangsa serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan IPROSPEK (Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan)  sebagai panduan dalam menerapkan perilaku dalam mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi.

Diharapkan dengan adanya kegiatan stakeholder’s day dan sosialisasi antikorupsi ini, layanan publik yang diberikan beyond of expectation dan seluruh lapisan masyarakat khususnya pengguna layanan Kanwil semakin peduli dengan dengan budaya integritas.

Selasa, 21 Februari 2023
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) melakukan kunjungan kerja dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung, di Gedung DPRD Bangka Belitung.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan terkait visi, misi, peta strategis, dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, disampaikan bahwa beliau merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah lingkup Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel).

Kanwil DJPb merupakan satu-satunya instansi vertikal Kementerian Keuangan tingkat Eselon II yang ada di Babel. Tugas DJPb selain sebagai Bendahara Umum Negara juga mengemban amanah Menteri Keuangan lainnya yaitu untuk memantau efektivitas aturan Kemenkeu di daerah terkait harmonisasi fiskal pusat dan daerah, memantau perekonomian daerah sebagai Regional Chief Economict (RCE) dan memberikan pandangan serta masukan kepada pemda terkait tata kelola keuangan dimana dalam hal ini, Kanwil DJPb berperan sebagai Financial Advisor.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa perlu dipastikan DPRD selaku legislatif telah terinformasi dengan adanya peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan negara, agar dalam penyusunan anggaran daerah selaras dengan kebijakan Pusat. Pada saat ini telah terbit UU HKPD yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Terdapat 4 pilar UU HKPD, selain perbaikan kebijakan Transfer Ke Daerah, terdapat 3 pilar lainnya yaitu pertama, reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berarti daerah diminta untuk lebih kreatif dan inovatif agar dapat menciptakan potensi Pendapatan Asli Daerah. Kedua, kualitas belanja daerah yang berarti harus terdapat sinkronisasi antara belanja, output, dan outcome yang akan dicapai. Ketiga, harmonisasi antara fiskal Pusat dan Daerah yang berarti tidak ada tumpang tindih antara program dan belanja pemerintah pusat dengan program dan belanja pemerintah daerah.

Di tahun 2022, realisasi Pendapatan Provinsi Kep. Bangka Belitung tergolong tinggi yaitu berada di urutan ke-2 dari 34 provinsi. Namun dari sisi penyerapan anggaran, Provinsi Bangka Belitung menjadi urutan ke-33 dari 34 Provinsi, hal ini berarti penyerapan Babel sangat rendah. Tentu banyak faktor penyebab yang harus segera di atasi agar di tahun 2023 penyerapan anggaran Babel dapat jauh lebih baik. Dan disinilah peran Kanwil agar dapat memberikan insight atau masukan dalam proses perencanaan anggaran.

Selain itu, kondisi Babel termasuk anomali dibandingkan dengan daerah lain. Karena, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Babel termasuk rendah, dengan garis kemiskinan pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi di Indonesia di atas garis kemiskinan nasional, yaitu di angka Rp801ribuan. Kemudian, angka rata-rata lama sekolah adalah 8 tahun yang berarti lulus SMP, namun pendapatan per kapita termasuk tinggi Umumnya jika tingkat pendidikan rendah tentu sebanding dengan pendapatan yang rendah. Tentu ini merupakan kondisi yang menarik dan perlu dibahas karena berbeda dengan daerah lain, sehingga penting kiranya dilakukan diskusi dan kajian mengenai perekonomian di Babel. Kanwil DJPb telah menginisiasi suatu forum yang dapat dipergunakan untuk berdiskusi dan berkoordinasi terkait keuangan dan perekonomian daerah.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung menyambut baik atas kedatangan Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, dan hal ini merupakan awal yang baik pula untuk melakukan kerjasama dalam rangka menjalankan peran sebagai RCE dan Financial Advisor.

Selasa, 21 Februari 2023
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) melakukan kunjungan kerja dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung, di Gedung DPRD Bangka Belitung.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan terkait visi, misi, peta strategis, dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, disampaikan bahwa beliau merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah lingkup Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel).

Kanwil DJPb merupakan satu-satunya instansi vertikal Kementerian Keuangan tingkat Eselon II yang ada di Babel. Tugas DJPb selain sebagai Bendahara Umum Negara juga mengemban amanah Menteri Keuangan lainnya yaitu untuk memantau efektivitas aturan Kemenkeu di daerah terkait harmonisasi fiskal pusat dan daerah, memantau perekonomian daerah sebagai Regional Chief Economict (RCE) dan memberikan pandangan serta masukan kepada pemda terkait tata kelola keuangan dimana dalam hal ini, Kanwil DJPb berperan sebagai Financial Advisor.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa perlu dipastikan DPRD selaku legislatif telah terinformasi dengan adanya peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan negara, agar dalam penyusunan anggaran daerah selaras dengan kebijakan Pusat. Pada saat ini telah terbit UU HKPD yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Terdapat 4 pilar UU HKPD, selain perbaikan kebijakan Transfer Ke Daerah, terdapat 3 pilar lainnya yaitu pertama, reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berarti daerah diminta untuk lebih kreatif dan inovatif agar dapat menciptakan potensi Pendapatan Asli Daerah. Kedua, kualitas belanja daerah yang berarti harus terdapat sinkronisasi antara belanja, output, dan outcome yang akan dicapai. Ketiga, harmonisasi antara fiskal Pusat dan Daerah yang berarti tidak ada tumpang tindih antara program dan belanja pemerintah pusat dengan program dan belanja pemerintah daerah.

Di tahun 2022, realisasi Pendapatan Provinsi Kep. Bangka Belitung tergolong tinggi yaitu berada di urutan ke-2 dari 34 provinsi. Namun dari sisi penyerapan anggaran, Provinsi Bangka Belitung menjadi urutan ke-33 dari 34 Provinsi, hal ini berarti penyerapan Babel sangat rendah. Tentu banyak faktor penyebab yang harus segera di atasi agar di tahun 2023 penyerapan anggaran Babel dapat jauh lebih baik. Dan disinilah peran Kanwil agar dapat memberikan insight atau masukan dalam proses perencanaan anggaran.

Selain itu, kondisi Babel termasuk anomali dibandingkan dengan daerah lain. Karena, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Babel termasuk rendah, dengan garis kemiskinan pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi di Indonesia di atas garis kemiskinan nasional, yaitu di angka Rp801ribuan. Kemudian, angka rata-rata lama sekolah adalah 8 tahun yang berarti lulus SMP, namun pendapatan per kapita termasuk tinggi Umumnya jika tingkat pendidikan rendah tentu sebanding dengan pendapatan yang rendah. Tentu ini merupakan kondisi yang menarik dan perlu dibahas karena berbeda dengan daerah lain, sehingga penting kiranya dilakukan diskusi dan kajian mengenai perekonomian di Babel. Kanwil DJPb telah menginisiasi suatu forum yang dapat dipergunakan untuk berdiskusi dan berkoordinasi terkait keuangan dan perekonomian daerah.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung menyambut baik atas kedatangan Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, dan hal ini merupakan awal yang baik pula untuk melakukan kerjasama dalam rangka menjalankan peran sebagai RCE dan Financial Advisor.

Koba, 9 Februari 2023, telah dilaksanakan pertemuan antara Kanwil DJPb Prov. Babel dengan Bupati Bangka Tengah dalam rangka Asistensi Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional.

Menteri Keuangan memberikan amanah kepada Ditjen Perbendaharaan untuk fokus pada beberapa hal, yaitu Kemiskinan Ekstrem, Stunting, dan Ketahanan Pangan. Setelah didalami, Bangka Tengah merupakan daerah dengan semangat dan potensi perbaikan yang tinggi.

Terkait Kemiskinan Ekstrem, berdasarkan keterangan Sekda Bangka Tengah, Penduduk Miskin Ekstrim Bangka Tengah hanya mencapai 1.680 orang atau 257 Kepala Keluarga, dari 200.110 penduduk. Mencermati data tahunan, dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah Penduduk Miskin Ekstrim. Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan di Bangka Tengah dapat dinilai berhasil.

Sedangkan untuk Stunting, keberadaan pendatang yang mencoba mencari peruntungan timah di Bangka Tengah, menjadi salah satu pemicu angka Stunting. Para pendatang tersebut, banyak yang menikah diusia muda akibat hamil diluar nikah. Dan secara umum, anak yg dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut, dikategorikan berisiko stunting.

Semenjak adanya Program Ekonomi Kerakyatan, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim menjadi sangat terbantu. Program tersebut merupakan program peningkatan kompetensi masyarakat dibidang pertanian, pemberian bibit unggul secara gratis, dsb. Program tersebut membantu meningkatkan kemampuan rakyat yang sebelumnya bergantung pada timah beralih ke sektor pertanian.

Lebih lanjut, ada dua hal penting yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu kualitas belanja dan harmonisasi belanja antar Pusat dan Daerah. Untuk kualitas belanja, diharapkan dapat dicermati sampai level outcome. Jadi, jangan sampai hanya fokus pada output namun outcome tidak tercapai. Sedangkan terkait harmonisasi belanja antar pusat dan daerah, perlu ada harmonisasi baik belanja K/L, belanja transfer ke daerah, maupun belanja APBD serta menghindari adanya tumpang tindih program atau kegiatan.

Adanya Asistensi ke Pemkab Bangka Tengah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Bangka Tengah, baik dari sisi Transfer ke Daerah maupun APBD serta adanya peningkatan kualitas Program Prioritas Nasional, seperti penurunan jumlah penduduk miskin ekstrim dan penurunan angka stunting.