Foto Bersama seluruh pegawa Kanwil DJPb Provinsi Bali

Pelepasan Burung Merpati oleh Bapak Dedi Sopandi , Kakanwil DJPb Provinsi Bali

 Kegiatan diawali dengan sambutan dari Bapak Dedi Sopandi, Kakanwil DJPb Provinsi Bali. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan peringatan Hari Korupsi Sedunia (HAKORDIA) merupakan momen untuk saling mengingatkan satu sama lain agar selalu memegang teguh sumpah PNS dan komitmen untuk Anti Korupsi. Dimana kita sebagai pelopor Reformasi birokrasi harus menjadi tauladan bagi stakeholder lainnya dengan tetap menjaga Integritas kita sebagai pelayan masyarakat. Korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela karena demi mencari keuntungan sendiri atau kelompoknya, telah tega menghianati kepercayaan yang diberikan oleh negara. Korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengentasan kemiskinan tapi juga sangat menyengsarakan masyarakat. Untuk itu, beliau mengajak seluruh pegawai Kanwil DJPB Provinsi bali agar tidak pernah lelah bekerja jujur, bersih dan profesional sehingga bisa memberi tauladan tidak hanya kepada stakeholder tapi juga kepada generasi mendatang . Selain itu juga perlu menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

  Kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan Burung Merpati yang menjadi simbolis komitmen kami Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali untuk melepaskan sifat – sifat yang bertentangan dengan Nilai Integritas sebagai pegawai Kementerian Keuangan yaitu KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, GRATIFIKASI dan juga SUAP. Masing - masing Kepala Bagian / Bidang membawa Burung Merpati yang telah digantungi tulisan “Kami Anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Gratifikasi dan Suap”, yang kemudian diterbangkan secara bergantian dipandu oleh MC.

“Kabarkan pada dunia bahwa kami Kanwil DJPB Provinsi Bali tetap berkomitmen untuk anti pada korupsi” adalah pesan yang dititipkan pada Burung merpati terakhir yang dilepas oleh Bapak Kakanwil dengan penuh semangat.
Kegiatan peringatan tersebut kemudian ditutup oleh Bapak Kakanwil dengan meneriakkan ikrar “ Kami Kanwil Ditjen Perbendharaan Provinsi Bali , Anti Korupsi “ bersama dengan seluruh pegawai dengan penuh semangat.

 Usai melaksanakan kegiatan peringatan ikrar Anti Korupsi, kegiatan dilajutkan dengan senam bersama yang dihadiri juga oleh Kepala KPPN Denpasar beserta pegawainya. Meskipun sempat turun hujan rintik - rintik namun semua pegawai tampak semangat dan antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2018 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Kegiatan di lapangan ditutup dengan meneriakkan yel - yel Anti Korupsi.

“Anti Korupsi . . .
Jati Diri Kami . . .
Membangun negeri . . .
Bukti Bakti Kami . . .”

 GKM Antikorupsi dilaksanakan di AULA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali setelah kegiatan peringatan anti korupsi selesai dilaksanakan di Lapangan. GKM ini dibuka oleh Bapak Kakanwil yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait aturan korupsi atau gratifikasi yaitu SE-47/PB/2018 tentang Langkah-langkah Penangan Area Rawan yang berpotensi Koruspsi/Suap/Gratifkasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Narasumber Kepala Bidang SKKI oleh Ibu Susanti Subagio, Kepala Bidang SKKI.
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa setiap pegawai agar melaksanakan mekanisme pelaporan gratifikasi melalui UPG di unit kerja masing-masing dan terhadap gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan atau pembiayaan perjalanan. Selain itu juga disampaikan Pemetaan dan Penanganan Area Rawan Korupsi/Suap/Gratifikasi dan langkah - langkah pencegahannya.
Acara GKM diakhiri dengan nonton bersama film pendek yang dibuat dalam rangka Lomba Video peringatan Hakordia yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Film pendek dengan judul “Cegah Virus Anti Korupsi Sejak Dini” adalah buah karya dari I Made Sukarata beserta tim pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Kontributor : Tim Kehumasan / Bidang SKKI

Senam Bersama seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Bali dan juga KPPN Denpasar

GKM SE-47 Tahun 2018 tentang Langkah-langkah Penangan Area Rawan yang berpotensi Koruspsi/Suap/Gratifkasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan