Foto bersama usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi

  Sebagai Perwakilan dari Kementerian Keuangan di daerah Kanwil DJPb Provinsi Bali tetap berupaya agar Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Bali  terus mendapat Opini WTP dari BPK.  Salah satunya dengan  cara melaksanakan sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah se- Provinsi Bali. Acara diadakan  pada hari Rabu, 19 Juni 2019 yang bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bali dengan mengundang Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) se- Provinsi Bali.

Aacara yang bertema “ Bersinergi Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali melalui Pencatatan piutang  yang Akurat dan Akuntabel” di buka Dedi Sopandi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan  Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari koordinasi kepada (BPKAD) se- Provinsi Bali yang telah dilakukan pada Bulan Maret 2019 atas permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali.

  Dedi Sopandi juga menyampaikan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, meningkatkan keandalan laporan Kajian Fiskal Regional, laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, dan  Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi.

  Materi disampaikan oleh Bapak Ferry Taufik Saleh Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah Direktorat Akuntansi dan Pelaporan keuangan Direktorat jenderal Perbendaharaan. Materi terkait Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang berbasis Akrual.  Seluruh peserta sangat antusias mengikuti, dan menyampaikan permasalahan terkait piutang.  Bahkan sampai akhir sesi diskusi tetap berlangsung hangat.  

  Kanwil DJPb Provinsi Bali berharap kepada Pemerintah Daerah se- Provinsi Bali melalui sosialisasi ini  mampu meningkatkan Kualitas, Akuntabilitas, dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga kepercayaan publik serta pencapaian Good Governance bagi pemerintah Indonesia akan terwujud.

Kontributor : Tim Kehumasan PAPK