Denpasar, 3 April 2020 – Sebagai salah satu bentuk sumbangsih Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali untuk pembangungan Provinsi Bali dan dalam rangka memberikan informasi terkini mengenai pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali, Kanwil DJPb Provinsi Bali telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2019. KFR ini merupakan produk yang disusun secara triwulanan, tetapi yang utama adalah KFR Tahunan dan Semester I (atau Triwulan II). Hal ini karena keduanya memiliki isi yang lebih komprehensif, terutama untuk edisi KFR Tahunan.
KFR Tahunan 2019 ini diantaranya berisi analisis Kebijakan dan Arah Pembangunan Provinsi Bali, Kondisi Makro Ekonomi, Pelaksanaan APBN di Daerah, Pelaksanaan APBD dan Konsolidasian, serta Kajian Tematik. Kajian Tematik merupakan kajian khusus yang membahas tentang topik-topik spesifik yang sedang terjadi di daerah. Untuk tahun 2019, kajian tematik yang diangkat adalah mengenai konvergensi penanganan stunting di daerah.
Secara singkat, ekonomi Bali tahun 2019 tumbuh dengan cukup baik, walaupun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi 2019 tercatat 5,63%, sedangkan tahun 2018 tercatat tumbuh 6,33%. Hal ini dipengaruhi oleh tertahannya kinerja pertanian dan lapangan usaha yang terkait pariwisata. Meskipun demikian, persentase pertumbuhan ekonomi Bali masih lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,02%.Inflasi Bali pada triwulan III 2019 masih dalam sasaran inflasi Nasional yaitu 3,5%±1% (yoy). Terjaganya inflasi di Provinsi Bali tersebut, didukung oleh tetap solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dari tinjauan sektor unggulannya, Provinsi Bali masih didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Bidang Pariwisata, misalnya perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, serta industri jasa.
Selain itu, dari indikator kesejahteraan, Provinsi Bali juga memiliki kondisi yang lebih baik daripada rata-rata nasional. Indikator Pengembangan Manusia (IPM) sebesar 75,38, sedangkan IPM nasional sebesar 71,92. Selanjutnya, dari indikator tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, keduanya berada berada di bawah angka nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali sebesar 1,52% lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 5,28%, sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 3,61% di Bali juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,22%.
Selanjutnya, pada bagian analisis Pelaksanaan APBN di Daerah, Provinsi Bali juga memiliki capaian yang secara umum cukup baik.Penerimaan Perpajakan baik dari Dalam Negeri maupun dari Perdagangan Internasional mengalami peningkatan di tahun 2019. Secara total, peningkatan yang dicapai adalah sebesar 12,2%, dari sebesar Rp10,5 Triliun di tahun 2018 menjadi sebesar Rp11,7 Triliun. Dari sisi Belanja, peningkatan pagu total belanja sebesar 6% yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mampu direalisasikan sebesar 96,57%. Anggaran Belanja tersebut secara total adalah sebesar Rp23,17 Triliun dan terealisasi sebesar Rp22,38 Triliun.
Meskipun demikian, ada hal yang perlu mendapat perhatian khususnya Pemerintah Daerah, di mana realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Provinsi Bali pada tahun 2019 hanya mencapai 83,13%. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah pemahaman pengelola DAK Fisik (Pemda) yang masih kurang sehingga terlambat dalam menyusun perencanaan, adanya efisiensi, adanya kegagalan kontrak karena gagal lelang, tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga terkait, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pengajuan penyaluran, di mana Pemda pada umumnya menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran mendekati batas akhir yang ditetapkan. Untuk Dana Desa, penyaluran di Provinsi Bali berhasil mencapai 100% dengan besaran Rp630,19 Miliar.
Yang cukup menarik dari KFR Tahunan 2019 ini adalah adanya kajian tematik yang kali ini membahas tentang penanganan stunting di Provinsi Bali. Stuntingadalah permasalahan kekurangan gizi yang parah (kronis) yang disebabkan oleh keadaan kekurangan gizi secara berkepanjangan, sehingga mengganggu pertumbuhan anak dan mengakibatkan tinggi anak kurang dari standarnya (kerdil). Penanganan stunting ini sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, baik instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, bahkan hingga pihak-pihak lain di luar Pemerintahan. Penanganan stunting yang dilakukan di Provinsi Bali makin lama makin membaik, terbukti dengan penurunan angka prevalensi stunting yang makin rendah, bahkan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki angka stunting rendah di Indonesia. Pada tahun 2013, angka prevalensi stunting Bali mencapai 32,7% dan telah berhasil diturunkan hingga 19,8% di tahun 2018. Bahkan, berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019, angka prevalensi stunting Provinsi Bali tahun 2019 adalah sebesar 14,4%. Penurunan angka prevalensi stunting tersebut sejalan dengan membaiknya indikator-indikator kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi, diantaranya adalah kurangnya sinergi antar institusi yang terlibat dan perencanaan program dan kegiatan yang kurang baik.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, mengatakan bahwa “Terlepas masih adanya kelemahan dalam Kajian Fiskal Regional ini, KFR ini cukup komprehensif dalam menggambarkan kondisi perekonomian di Bali. KFR ini sudah didistribusikan ke seluruh Pemda, semoga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pengambilan kebijakan di Pemda-Pemda”. KFR Tahunan 2019 ini dapat diunduh pada tautan sebagai berikut: https://djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/bali/id/data-publikasi/pengumuman.html.
