Denpasar, Februari 2025 – Perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2024, Pada triwulan  IV tahun  2024, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan  pertumbuhan  ekonomi nasional  yang  mencapai  5,02%  (yoy).  Tingkat  inflasi  Bali tercatat sebesar 1,21% (yoy) pada Februari 2025, masih berada dalam kisaran wajar dan mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil.

KINERJA APBN REGIONAL BALI S.D. 28 FEBRUARI 2025

Pendapatan Negara di Provinsi Bali sampai dengan 28 Februari 2025, telah terealisasi sebesar Rp2,79 triliun atau 11,97% dari target tahun 2025. Penerimaan Negara dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2,17 triliun (11,18% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah terealisasi sebesar Rp619,3 miliar atau 15,98% dari target 2025.

Pagu Belanja Negara di Provinsi Bali menunjukkan penurunan pada belanja barang dan belanja modal yang diakibatkan kebijakan efisiensi. Belanja Negara sampai dengan 28 Februari 2025 telah direalisasikan sebesar Rp3,38 triliun (15,48% dari pagu). Apabila dilihat belanja per fungsi, peningkatan realisasi belanja terjadi di hampir semua fungsi belanja, didorong oleh belanja pegawai yang lebih besar dibanding tahun lalu. Kenaikan sangat signifikan terdapat pada fungsi Kesehatan sebesar 780,94% (yoy) akibat perubahan mekanisme pengesahan belanja oleh Satker BLU yang semula dilakukan tiap bulan menjadi tiap minggu. Sementara itu, penurunan belanja pada fungsi pelayanan umum serta perumahan dan fasilitas umum disebabkan oleh aktivitas pemilihan umum 2024 dan selesainya pembangunan Bendungan Sidan pada tahun 2024.

KINERJA APBD REGIONAL BALI S.D. 28 FEBRUARI 2025 

Kinerja   Anggaran   Pendapatan  dan   Belanja   Daerah    (APBD)  Provinsi   Bali juga   menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp4,36 triliun atau 13,20% dari target pendapatan. Pendapatan Daerah dikontribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,69 triliun, menyumbang porsi 61,77% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 38,07% atau Rp1,66 triliun berasal dari dana transfer. Selain itu, terdapat sumber pendapatan baru dari Pungutan Wisatawan Asing, yang telah terealisasi sebesar Rp42,27 miliar, mencerminkan potensi tambahan bagi keuangan daerah dari sektor pariwisata.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,99 triliun (5,68% dari pagu). Sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, mencapai Rp1,71 triliun atau 7,06% dari pagu. Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada belanja modal yang baru terealisasi sebesar Rp5,76 miliar atau 0,09% dari pagu, realisasi belanja modal yang masih kecil diakibatkan oleh adanya kebijakan efisiensi.

KINERJA PENYALURAN TKD S.D. 28 FEBRUARI 2025 

Hingga 28 Februari 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Bali mencapai Rp2,47 triliun atau 20,23% dari pagu, tumbuh 0,56% (yoy). Kota Tabanan mencatat persentase penyaluran tertinggi sebesar 22,93% dari pagu dengan nilai Rp310,01 miliar, sementara Kabupaten Badung memiliki persentase penyaluran terendah, yakni sebesar 14,97% dengan nilai Rp134,70 miliar. Dari total TKD yang disalurkan, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1,59 triliun, Dana Desa sebesar Rp256,31 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp66,95 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp558,69 miliar. Sementara itu, hingga akhir Februari 2025, pada DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah belum terdapat realisasi penyaluran.

KINERJA PENYALURAN KREDIT PROGRAM PROVINSI BALI S.D. 28 FEBRUARI 2025

Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Di Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang bertujuan memperkuat permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Untuk mendukung keberlanjutan usaha, pemerintah memberikan subsidi bunga pada KUR guna meringankan beban finansial debitur.

Pada  tahun  2025,  plafon  penyaluran  KUR  di  Provinsi  Bali  ditetapkan  sebesar  Rp10,84 triliun, sebagaimana  tertuang  dalam  Nota  Dinas  Direktur  Sistem  Manajemen  Investasi  DJPb  Nomor ND-114/PB.4/2025  tanggal  30  Januari  2025.  Hingga  28  Februari  2025,  total penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp1,54 triliun, yang disalurkan kepada 20,64 ribu debitur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penerima manfaat terbesar dengan porsi 40,96% dari total penyaluran.  Berdasarkan  distribusi  wilayah,  Kota Denpasar mencatat penyaluran kredit tertinggi secara nominal, mencapai Rp270,54 miliar, sementara Kabupaten Buleleng memiliki jumlah debitur terbanyak, yaitu 3.081 debitur. Dari sisi skema kredit, penyaluran terbesar terjadi pada skema Mikro, dengan total realisasi Rp867,22 miliar kepada 17,95 ribu debitur. Namun, hingga 28 Februari 2025, belum terdapat realisasi subsidi bunga untuk tahun berjalan.

Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan  terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun  guna  mendukung pembangunan Bali. Untuk   itu,   diperlukan   perhatian   seluruh   pihak   terkait   agar    terus  mengedepankan  integritas, akuntabilitas, dan  prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan  bangkit lebih kuat.