Informasi
Profil Kanwil DJPB Provinsi Bali
Profil, Tugas dan Fungsi
DATA DAN PUBLIKASI
Daftar Data dan Publikasi
Seluruh daftar Publikasi Produk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali antara lain: Data APBN Provinsi Bali, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kajian Fiskal Regional (KFR), Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS), Goverment Financial Statistic (GFS), Laporan Kinerja (Lakin) Kanwil DJPb Provinsi Bali, serta publikasi teknis seperti Revisi DIPA, Register Hibah, Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa, Pengelolaan UMi dan KUR, Aplikasi satker, Peraturan, dll.
Berita Terbaru
Dalam rangka mendukung keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil DJPb Provinsi Bali senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Bali selalu siap berbagi pengalaman dan praktik baik kepada berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang ingin memperoleh informasi maupun pembelajaran terkait strategi dan kiat-kiat pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Kabar APBN Provinsi Bali
Sejauh Mana Kinerja APBN di Bali?
Yuk Semeton, kawal bersama kinerja APBN Kita, melalui tagar #KabarAPBNBali di Instagram dan live streaming Youtube Kanwil DJPb Bali.
APBN Kita, Dari Kita, Untuk Kita Indonesia.
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Bali menyediakan layanan pengelolaan keuangan negara yang meliputi:
- Pengesahan revisi DIPA,
- Registrasi hibah,
- Penetapan MP PNBP,
- Persetujuan pemberian UP dan TUP,
Peraturan Terbaru
Peraturan Terbaru
Pengumuman
Pengumuman
Seputar Kanwil DJPb Bali
Kanwil DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) berfokus pada pelaksanakan koordinasi, pembinaan, dan supervisi pengelolaan keuangan negara di tingkat provinsi, seperti penyusunan dan penelaahan dokumen anggaran, bimbingan teknis sistem akuntansi, dan reviu belanja pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kanwil DJPb juga melakukan kegiatan teknis dan pengembangan layanan seperti monitoring dan evaluasi dana transfer ke daerah, pembinaan pengelola keuangan BLU, serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan fiskal.
