Denpasar, 24 Juli 2026 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Supendi, menyampaikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Bali hingga 30 Juni 2026 mencatatkan kinerja positif, dalam konferensi pers Realisasi APBN dan APBD Regional Provinsi Bali Semester I Tahun 2026, Jumat, 24 Juli 2026.
Kondisi fiskal saat ini ditopang oleh indikator ekonomi regional yang tumbuh stabil. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 5,58 persen year-on-year (yoy), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp82,21 triliun. Neraca perdagangan Bali secara kumulatif hingga Juni 2026 mencatatkan surplus sebesar 36,84 juta dolar Amerika Serikat, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada level 1,59 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 mencapai 79,37 atau kategori tinggi.
Dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan tercatat Rp9,14 triliun atau 35,29 persen dari target dan tumbuh 10,31 persen yoy, terdiri atas penerimaan pajak Rp8,47 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp669,11 miliar. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali menjelaskan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Layanan Umum (BLU) tumbuh 22,34 persen yoy, dengan kontribusi tertinggi dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit sebesar Rp702,74 miliar.
Pada sisi belanja, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali mencapai Rp10,61 triliun atau 51,00 persen dari pagu, tumbuh 4,32 persen yoy. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali menegaskan bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal sebesar 120,07 persen yoy dengan realisasi Rp471,11 miliar, antara lain digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi madrasah, serta pembangunan gedung laboratorium di Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana.
Kinerja APBD Provinsi Bali turut menunjukkan tren serupa. Realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2026 mencapai Rp15,01 triliun atau 44,71 persen dari target, tumbuh 2,48 persen yoy, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penyumbang terbesar sebesar Rp9,29 triliun. Belanja daerah terealisasi Rp12,94 triliun, tumbuh 11,97 persen yoy, sehingga APBD Provinsi Bali hingga Juni 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp2,07 triliun.
Selain kinerja fiskal, Kanwil DJPb Provinsi Bali juga menetapkan 78 satuan kerja (satker) sebagai peraih nilai sempurna (100,00) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode triwulan II Tahun Anggaran 2026, dari total 352 satker yang dinilai. Pemberian penghargaan berbasis kinerja pelaksanaan anggaran bukan hal baru di lingkungan instansi pemerintah pusat di Bali. Pola penghargaan semacam ini menunjukkan bahwa evaluasi dan apresiasi kinerja anggaran telah menjadi mekanisme rutin di Kanwil DJPb Bali, bukan sekadar seremoni satu kali, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari triwulan ke triwulan.
Di bidang lain, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bali sepanjang Semester I 2026 mencapai realisasi transaksi Rp25.063.762.364 dengan frekuensi 2.093 transaksi, telah melampaui target semester berjalan. Penyaluran kredit program di Bali turut mencapai Rp6,92 triliun atau tumbuh 36,37 persen yoy kepada 79.272 debitur, menempatkan Provinsi Bali pada peringkat ke-6 secara nasional.
"Capaian ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi satker lain untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya," tutup Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali.
