Denpasar 30 Juni 2026 – Kanwil DJPb Provinsi Bali berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Tahun 2025 di Aula A Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Selasa (30/6).
Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan program pengelolaan perbendaharaan yang baik, serta edukasi dalam rangka penyusunan Govermment Financial Statistic (GFS), serta meningkatkan pemahaman mengenai tindak lanjut atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali atas LKPD Audited lingkup Provinsi Bali tahun 2025.
Narasumber I Gusti Agung Gede Parwata, Pemerikasa Madya BPK perwakilan Provinsi Bali, menyampaikan materi tentang pemetaan temuan pada LKPD Audited tahun 2025, serta langkah strategis terkait tindak lanjut temuan.
FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang konkret melalui pemetaan temuan LKPD Audited Tahun 2025 secara lebih sistematis. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memahami area risiko dan pola permasalahan yang dominan, sekaligus meningkatkan pemahaman peserta terhadap substansi temuan BPK beserta ekspektasi tindak lanjut yang diperlukan, baik dari aspek administratif, penguatan pengendalian intern, maupun penyempurnaan proses bisnis.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.
Selain itu, FGD ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih terarah, terukur, realistis, dan berorientasi pada perbaikan sistem. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb, BPK Perwakilan Bali, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berkualitas, serta membangun pemahaman bersama bahwa penyelesaian temuan pemeriksaan harus mendukung agenda yang lebih besar, yaitu peningkatan kualitas belanja, optimalisasi pendapatan daerah, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
#BersamaDJPb #DJPbBali #LKPD
Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan program pengelolaan perbendaharaan yang baik, serta edukasi dalam rangka penyusunan Govermment Financial Statistic (GFS), serta meningkatkan pemahaman mengenai tindak lanjut atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali atas LKPD Audited lingkup Provinsi Bali tahun 2025.
Narasumber I Gusti Agung Gede Parwata, Pemerikasa Madya BPK perwakilan Provinsi Bali, menyampaikan materi tentang pemetaan temuan pada LKPD Audited tahun 2025, serta langkah strategis terkait tindak lanjut temuan.
FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang konkret melalui pemetaan temuan LKPD Audited Tahun 2025 secara lebih sistematis. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memahami area risiko dan pola permasalahan yang dominan, sekaligus meningkatkan pemahaman peserta terhadap substansi temuan BPK beserta ekspektasi tindak lanjut yang diperlukan, baik dari aspek administratif, penguatan pengendalian intern, maupun penyempurnaan proses bisnis.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.
Selain itu, FGD ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih terarah, terukur, realistis, dan berorientasi pada perbaikan sistem. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb, BPK Perwakilan Bali, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berkualitas, serta membangun pemahaman bersama bahwa penyelesaian temuan pemeriksaan harus mendukung agenda yang lebih besar, yaitu peningkatan kualitas belanja, optimalisasi pendapatan daerah, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
#BersamaDJPb #DJPbBali #LKPD
