Denpasar, 14 Juli 2026 – Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Lingkup Provinsi Bali Tahun 2026 pada Selasa (14/7) di Aula A Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Bali sebagai forum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan TKD. Selain menyamakan pemahaman terhadap kebijakan terkini, rapat koordinasi juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD hingga semester I Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan langkah-langkah strategis guna mendukung penyaluran TKD yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Supendi, menyampaikan bahwa perekonomian Bali pada Triwulan I 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,58 persen (year-on-year). Di sisi lain, hingga 30 Juni 2026 realisasi penyaluran TKD di Provinsi Bali telah mencapai Rp5,62 triliun atau 56,56 persen dari pagu, lebih baik secara persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih menjadi perhatian bersama agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil DJPb Provinsi Bali mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi, mempercepat penyerapan anggaran, serta mengoptimalkan pengelolaan TKD dan APBD sehingga setiap rupiah belanja negara dan daerah mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
#BersamaDJPb #DJPbBali #TransferkeDaerah
