Denpasar, April 2026 – Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali masih mengacu pada data triwulan IV tahun 2025 sebesar 5,86% yoy. Dari sisi perkembangan inflasi, Provinsi Bali mencatatkan inflasi pada angka 2,81% yoy dan secara bulanan meningkat 0,56% mtm. Berdasarkan indikator tingkat kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) telah meningkat, meskipun masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata nasional. Capaian NTP Bali Bulan Maret 2026 adalah 104,94 dengan nilai nasional 125,35 dan NTN mencapai 104,13 dari nilai nasional 108,75. Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali menunjukkan angka 492.289 kunjungan per Februari 2026, menurun -1,97% dibandingkan bulan sebelumnya. Kunjungan ini secara garis besar didominasi oleh wisatawan yang berasal dari Australia, Tiongkok dan India.

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Maret 2026

Komponen pendapatan dan hibah di Provinsi Bali tumbuh 8,22% yoy pada Maret 2026. Pertumbuhan ini secara dominan disumbangkan oleh realisasi penerimaan pajak sebesar Rp3,69 triliun, kepabenan dan cukai sebesar Rp302,41 miliar dan PNBP sebesar 1,15 triliun. Realisasi perpajakan secara masif berasal dari Pajak Penghasilan sebanyak Rp2,91 triliun khususnya oleh PPh 21 Orang Pribadi diikuti PPh 25/29 Badan. Selanjutnya, capaian PPN dan PBB juga turut tumbuh positif yang didominasi oleh sektor Perdagangan sebesar Rp624 miliar. Adapun sektor dengan pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Sektor Akmamin sebesar 25,62% yoy. Realisasi komponen bea dan cukai didukung oleh kontribusi penerimaan Bea Masuk 11,50%, Cukai MMEA 85,83% dan Cukai HT 1,48%. Pertumbuhan komponen bea masuk diakibatkan oleh peningkatan nilai impor 11,79% akibat importasi parts mesin. Di sisi lain, PNBP turut tumbuh positif didukung oleh realisasi PNBP BLU sebesar Rp607 miliar (tumbuh 36,24% yoy), meskipun PNBP Lainnya terkontraksi -18,55% yoy.

Selain penguatan kinerja di sisi pendapatan, sisi belanja turut menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,56% yoy yang secara umum diakibatkan oleh pola realisasi jenis belanja yang kembali normal setelah adanya efisiensi pada tahun 2025. Realisasi tertinggi berada pada Belanja Pegawai sebagai dampak dari penyaluran pembayaran Tunjangan Hari Raya periode Bulan Maret 2026. Pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Belanja Modal sebesar 211,25% yoy untuk kegiatan pembangunan gedung Sekolah Rakyat dan gedung perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta preservasi jalan dan jembatan di beberapa titik. Selain itu, realisasi Belanja Barang turut tumbuh 2,54% yoy atau Rp578, 22 miliar, hanya belanja bantuan sosial yang terkontraksi -78,20% yoy akibat pergeseran pos belanja yang menjadi kewenangan kantor pusat K/L.

Belanja transfer ke daerah menunjukkan nilai yang terkontraksi sebesar -2,59% yoy atau terealisasi Rp3,27 triliun. Realisasi tertinggi terjadi pada komponen DAU sebesar Rp2,27 triliun tumbuh 7,13% yoy berasal dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya. Selanjutnya, penyaluran DAK Non Fisik sebesar Rp927,28 miliar tumbuh 25,83% yoy. Realisasi ini disalurkan untuk BOSP sebesar Rp531,50 miliar, BOK Puskesmas dan DAK Non Fisik Lainnya seperti TPG Guru maupun Tamsil ASN Daerah. Diikuti oleh realisasi Dana Desa yang terkontraksi cukup dalam sebesar -86,81% yoy akibat penyesuaian kebijakan Dana Desa untuk KDMP, serta realisasi DBH yang terkontraksi -67,23% yoy atau Rp22,41 miliar.

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Maret 2026

Berdasarkan data konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh pemda, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,53 triliun atau 22,42% dari target. Nilai ini didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,74 triliun, dengan kontribusi sebesar Rp3,31 triliun berasal dari pajak daerah. Berdasarkan sumbernya, pajak daerah terbesar disumbangkan oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencapai Rp1,97 triliun, tumbuh 8,64% yoy, diikuti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp375,75 miliar tumbuh 85,69% yoy. Dari enam jenis pajak daerah dengan realisasi penerimaan terbesar, hanya terdapat satu komponen yang terkontraksi yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar -9,75% yoy atau Rp179,10 miliar.

Dari sisi belanja daerah, total realisasi mencapai Rp4,96 triliun tumbuh 14,09% yoy dengan realisasi tertinggi disumbangkan oleh Belanja Operasi sebesar Rp3,87 triliun dengan kontribusi 78,02%. Nilai ini tersebar di berbagai kelompok belanja dengan realisasi tertinggi adalah belanja pegawai, diikuti belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Berdasarkan jenis komponen belanja, terdapat dua jenis belanja yang mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Belanja Barang dan Jasa (-19,63% yoy) dan Belanja Hibah (-22,55% yoy). Adapun pertumbuhan tertinggi tercatat pada Belanja Bantuan Sosial yang tumbuh 2.279,66% yoy dengan  realisasi Rp18,71 miliar.

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Maret 2026

Realisasi penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp3,3 triliun, tumbuh 6,08% yoy. Nilai ini menjadikan Provinsi Bali menduduki peringkat ke 6 sebagai provinsi dengan penyaluran terbesar. Nilai tersebut disalurkan kepada 38.823 debitur, yang tumbuh 28,24% yoy. Berdasarkan skema penyalurannya, nilai penyaluran terbesar terdapat pada skema Mikro dengan total Rp1,98 triliun kepada 30,42 ribu debitur, diikuti oleh skema kecil sebesar Rp880,62 miliar kepada 3.025 debitur. Adapun skema dengan nilai penyaluran terendah terdapat pada skema TKI kepada satu orang debitur sejumlah Rp40 juta.

Berdasarkan daerahnya, penyaluran tertinggi berada di Kota Denpasar sejumlah Rp565,73 miliar kepada 4.770 debitur, sedangkan debitur terbanyak ditemukan di Kab. Buleleng sebesar 7.097 debitur dengan jumlah penyaluran mencapai Rp377,54 miliar. Adapun daerah dengan penyaluran terendah adalah Kab. Klungkung sebesar Rp216,19 miliar kepada 2.305 debitur. Hingga akhir triwulan I 2026, penyaluran masih didominasi untuk sektor Perdagangan besar dan eceran sebesar 34,27% dari total penyaluran, diikuti kontribusi sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20,09% dan jasa kemasyarakatan mencapai 12,28%.