Denpasar, Mei 2026 – Ekonomi Bali tumbuh 5,58% yoy pada triwulan I tahun 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai Tukar Petani pada April 2026 menunjukkan peningkatan sebesar 1,06 poin dari bulan Maret 2026 menjadi 106,05, meskipun masih lebih rendah dibandingkan nasional. Selain itu, Nilai Tukar Nelayan pada bulan April 2026 turun sebesar -2,27 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 101,99 dan masih lebih rendah dibandingkan NTN Nasional (108,34). Dari sisi perkembangan inflasi, pada akhir Bulan April 2026 mencapai 2,08% yoy dengan inflasi Bali mtm mencapai 0,01%.
Dari sisi lalu lintas internasional, jumlah kedatangan pesawat selama bulan April di Provinsi Bali mencapai 3.400 pesawat dengan penumpang mencapai 592 ribu. Secara kumulatif, jumlah kedatangan pesawat mencapai 13.334 (turun 0,11% yoy) dengan 2,17 juta penumpang yang terdiri atas penumpang WNA sebanyak 550 ribu dan didominasi oleh WNA Australia. Selain itu, kedatangan kapal internasional sd April 2026 mencapai 47 kapal, meningkat 4,44% yoy dengan jumlah penumpang mencapi 46.223 penumpang.
Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga April 2026
Realisasi pendapatan dan hibah di Bali mencapai Rp7,62 triliun atau 25,07% dari target dan tumbuh 9,12% yoy, yang bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp5,72 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp406,45 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,49 triliun. Komponen PNBP tumbuh 3,80% yoy didukung oleh PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp793,08 miliar meskipun PNBP Lainnya terkontraksi cukup dalam (-19,21% yoy).
Penerimaan perpajakan didukung oleh capaian PPh sebesar Rp4,46 triliun yang didominasi oleh PPh 21 (Rp1,15 triliun), PPh 25/29 Badan (Rp1,52 triliun), dan PPh Final (Rp1,10 triliun). Sektor penyumbang realisasi perpajakan terbesar di Provinsi Bali berasal dari sektor perdagangan sebesar Rp999,02 miliar dengan kontribusi 17,46% disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp942,30 miliar atau 16,47% dari total penerimaan pajak. Kinerja penerimaan perpajakan tak bisa dilepaskan dari kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga akhir bulan April 2026, SPT PPh Tahunan 2025 yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak Kanwil DJP Bali mencapai 346.563 SPT, yang terdiri dari 312.947 SPT Tahunan orang pribadi (tumbuh 0,93% yoy) dan 33.616 SPT Tahunan Badan, terkontraksi -10,41 % mengingat adanya relaksasi penyampaian SPT Tahunan Badan 2025 hingga akhir Mei 2026.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, didominasi oleh capaian cukai sebesar Rp360,64 miliar tumbuh 8,38% yoy. Pertumbuhan ini disumbangkan oleh peningkatan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 7,58% yoy dan cukai Hasil Tembakau (HT) sebesar 1,45% yoy. Selain melaksanakan revenue collector, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT turut melaksanakan fungsi pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi masyarakat, di antaranya melalui penindakan di lingkup kepabeanan, cukai serta Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP). Pada bulan April 2026, telah dilakukan 43 penindakan kepabeanan berupa pelanggaraan barang lartas oleh pelaku perjalanan luar negeri dengan barang bukti alat kesehatan, kosmetik dan obat-obatan. Selanjutnya, 38 penindakan cukai berupa pelanggaran Barang Kena Cukai (BKC) tidak dilekati pita cukai, dengan barang bukti 617.148 batang rokok dan 1.735,25 liter MMEA. Penindakan dalam lingkup NPP terjadi sebanyak 11 kali melalui barang bawaan penumpang maupun jasa ekspedisi, dengan barang bukti sebanyak 3.154,03 gram berbagai golongan narkotika.
Selanjutnya, dari sisi belanja, realisasi belanja mencapai Rp7,03 triliun atau 33,93% dari pagu, tumbuh 5,98% yoy. Seluruh komponen mengalami pertumbuhan kecuali belanja bantuan sosial yang terkontraksi -67% yoy. Penurunan ini disebabkan karena penyaluran bantuan beasiswa PIP dan bansos BOS yang pada tahun ini dipusatkan di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal sebesar 218,74% yoy, antara lain digunakan untuk pembayaran pembangunan Sekolah Rakyat dan madrasah, serta untuk Bali Beach Conservation Project. Selanjutnya, belanja barang telah terealisasi Rp870,57 miliar yang didominasi oleh realisasi pada Kemenkes (Rp276,28 miliar) diikuti POLRI (Rp140,30 miliar). Belanja pegawai memiliki realisasi tertinggi sebesar Rp1,90 triliun, tumbuh 20,81% yoy.
Komponen Transfer ke Daerah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,38% yoy yang diakibatkan oleh penurunan penyaluran Dana Desa -71,68% yoy sebagai respon alokasi Dana Desa untuk KDMP yang bersifat terpusat, serta rekomendasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang menurun. Namun demikian, realisasi DAU tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,10% yoy dan DAK Non Fisik tumbuh 29,53% yoy. Berdasarkan kinerja tersebut, sampai dengan akhir April 2026, APBN di Provinsi Bali mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp593,16 miliar.
Di samping pelaksanaan APBN, Kementerian Keuangan juga melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Bali. Nilai BMN yang dikelola di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp126,39 triliun atau 1,79% dari total nilai BMN nasional. Nilai BMN di Provinsi Bali didominasi dalam bentuk tanah senilai Rp97,70 triliun dan bangunan senilai Rp18,67 triliun. Pengelolan BMN berkontribusi penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, layanan, salah satunya melalui hibah ke daerah. Sepanjang tahun 2026, sampai dengan bulan April 2026, total hibah BMN mencapai Rp44,06 miliar, meliputi hibah jembatan kepada Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp36,87 miliar, tanah/bangunan kepada Pemkab Buleleng senilai Rp6,07 miliar, dan traffic light kepada Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp1,11 miliar.
Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga April 2026
Data konsolidasi seluruh pemda di Provinsi Bali menunjukkan kinerja pendapatan daerah mencapai Rp10,17 triliun (30,27% dari target) tumbuh 8,26% yoy. Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp6,23 triliun (tumbuh 13,50% yoy), disusul Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp3,93 triliun. Realisasi PAD tertinggi berasal dari pajak daerah sebesar Rp4,51 triliun yang didominasi PBJT, PKB, BPHTB maupun BBNKB. Selanjutnya Retribusi Daerah menjadi penyumbang kedua realisasi PAD tertinggi sebesar Rp680,04 miliar tumbuh 41,86% yoy.
Di sisi lain, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp7,54 triliun tumbuh 19,35% yoy yang didominasi oleh pertumbuhan belanja operasi sebesar 16,47% yoy. Realisasi belaja operasi didominasi oleh belanja pegawai Rp3,87 triliun tumbuh 25,20% yoy, diikuti belanja barang dan jasa sebesar Rp1,39 triliun tumbuh 1,29% yoy. Realisasi belanja yang terkontraksi hanya belanja bantuan sosial sebesar -61,77% yoy atau Rp21,77 miliar.
Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga April 2026
Penyaluran kredit program di Bali mencapai Rp4,52 triliun (tumbuh 38,74% yoy) kepada 52.915 debitur (naik 14,12% yoy). Kinerja penyaluran kredit program Provinsi Bali berhasil menduduki posisi ke-6 sebagai penyalur terbesar tingkat nasional. Nilai ini tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan nilai penyaluran tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar Rp773,81 miliar kepada 6.526 debitur. Kabupaten dengan debitur terbanyak adalah Kab. Buleleng sebanyak 9.820 debitur, dengan nilai penyaluran sebesar Rp527,88 miliar. Penyaluran kredit program dominan berada pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 33,62%, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20,14% maupun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 12,33%. Skema penyaluran dengan debitur terbanyak adalah Kredit Mikro dengan jumlah 41.712 debitur, sebesar Rp2,71 triliun.
