Denpasar, Juni 2026 – Pertumbuhan ekonomi Bali periode triwulan I tahun 2026 mencapai 5,58% yoy, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, data inflasi menunjukkan nilai yang masih stabil dalam rentang target 2,5±1%, sebesar 2,99% yoy atau 0,42% mtm. Dari sisi neraca perdagangan, sebesar US$36,66 juta berhasil terealisasi secara kumulatif s.d. Mei 2026.Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan angka di atas 100, meskipun masih lebih rendah dibandingkan nasional. NTP turun 0,15 poin dari bulan April 2026, menjadi 105,90 pada bulan Mei 2026, sedangkan NTN berhasil naik 1,47 poin dari bulan April 2026 menjadi 103,46.
Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Mei 2026
Kinerja fiskal di Bali ditandai dengan pertumbuhan dari sisi pendapatan dan belanja negara. Capaian Pendapatan dan Hibah mencapai Rp9,36 triliun atau 30,79% dari target dan tumbuh 7,89% yoy. Pertumbuhan ini secara dominan disumbangkan oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 10,93% yoy, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp7,03 triliun (30,79% dari target) dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp518,44 miliar (32,92% dari target), sedangkan komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkontraksi sebesar -3,16% yoy. Adapun penurunan PNBP berasal dari realisasi PNBP Lainnya yang terkontraksi -20,52% yoy dengan nilai RP855,80 miliar atau 38,83% dari target. Di sisi lain, PNBP BLU tumbuh sebesar 20,33% yoy dengan nilai Rp957,37 miliar (41,49% dari target).
Realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh capaian PPh sebesar Rp5,44 triliun atau 31,30% dari target. Realisasi tertinggi berikutnya disumbangkan oleh Pajak PPN dan PPnBM sebesar Rp1,77 triliun atau 29,77% dari target diikuti oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp0,76 miliar atau 262,42% dari target. Adapun capaian Pajak Lainnya sebesar -Rp173,07 triliun akibat reklasifikasi deposit pajak periode sebelumnya. Kontribusi pajak terbesar s.d. Mei 2026 berasal dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,24 triliun tumbuh 5,65% yoy. Kinerja penerimaan perpajakan tak bisa dilepaskan dari kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga akhir Mei April 2026, SPT PPh Tahunan 2025 yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak Kanwil DJP Bali mencapai 358.626 SPT, yang terdiri dari 317.174 SPT Tahunan orang pribadi (tumbuh 1,27% yoy) dan 41.452 SPT Tahunan Badan (tumbuh 7,44% yoy).
Dari sisi kepabeanan dan cukai, didominasi oleh capaian cukai sebesar Rp460,52 miliar, yang tumbuh 6,38% yoy. Capaian ini turut didukung oleh kinerja penerimaan bea masuk sebesar Rp57,92 miliar dan bea keluar sebesar Rp493 ribu. Berdasarkan data komoditi ekspor impor, nilai ekspor tertinggi disumbangkan oleh daging ikan sebesar USD20,98 juta diikuti perhiasan sebesar USD16,55 juta. Adapun dari sisi impor didominasi oleh importasi parts mesin sebesar USD 5,68 juta, barang dari kulit sebanyak USD3,55 juta dan perhiasan sebesar USD3,22 juta.
Selain berperan sebagai revenue collector, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT turut melaksanakan fungsi pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi masyarakat, di antaranya melalui penindakan di lingkup kepabeanan, cukai serta Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP). Sepanjang tahun 2026 hingga bulan Mei, telah dilakukan 167 penindakan kepabeanan berupa pelanggaraan barang lartas oleh pelaku perjalanan luar negeri dengan barang bukti alat kesehatan, kosmetik dan obat-obatan. Selanjutnya, 142 penindakan cukai berupa pelanggaran Barang Kena Cukai (BKC) tidak dilekati pita cukai, dengan barang bukti 3.277.027 batang rokok dan 6.445,62 liter MMEA. Penindakan dalam lingkup NPP terjadi sebanyak 46 kali melalui barang bawaan penumpang maupun jasa ekspedisi, dengan barang bukti sebanyak 18.096,46 gram narkotika berbagai golongan.
Belanja Negara di Provinsi Bali s.d. Mei 2026 mencapai Rp8,68 triliun (41,84% dari pagu) tumbuh 7,31% yoy. Pertumbuhan ini secara dominan berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 20,19% yoy, dengan nilai realisasi sebesar Rp3,83 triliun (35,40% dari pagu). Realisasi tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,30 triliun atau 43,96% dari pagu. Dari sisi belanja barang terealisasi sebesar Rp1,24 triliun tumbuh 14,42% yoy. Pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Belanja Modal sebesar 64% yoy, dengan realisasi Rp287,39 miliar (19,39% dari pagu) didominasi realisasi pembangunan gedung sekolah rakyat. Adapun belanja yang terkontraksi di Provinsi Bali hanyalah belanja bantuan sosial sebesar -64,79% yoy atau Rp3,64 miliar karena penyaluran bantuan beasiswa PIP dan bansos BOS di lingkungan Kementerian Agama pada tahun 2026 dilakukan secara terpusat di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi Belanja Negara sebesar Rp4,85 triliun, meskipun terkontraksi sebesar -1,06% yoy. Kontraksi ini didorong oleh penurunan pagu TKD tahun 2026. Berdasarkan komponen TKD, kinerja realisasi tertinggi disumbangkan oleh Dana Desa sebesar 92,60% dari pagu atau Rp199,04 miliar dan terkontraksi -49,77% yoy. Kontraksi realisasi terdalam disumbangkan oleh Dana Bagi Hasil sebesar -65,06% yoy atau Rp58,98 miliar. Adapun realisasi DBH Bali untuk bulan Mei 2026 hanya disumbangkan oleh DBH SDA Perikanan di seluruh kabupaten/kota di Bali. Berdasarkan kinerja tersebut pendapatan dan belanja tersebut, sampai dengan akhir Mei 2026, APBN di Provinsi Bali mencatatkan surplus sebesar Rp679,98 miliar.
Di samping pelaksanaan APBN, Kementerian Keuangan juga melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Bali. Nilai BMN yang dikelola di Provinsi Bali s.d. 31 Mei 2026 mencapai Rp127,16 triliun. Nilai BMN di Provinsi Bali didominasi dalam bentuk tanah senilai Rp97,70 triliun disusul Gedung dan bangunan senilai Rp11,20 triliun. Nilai PNBP BMN tertinggi berasal dari PNBP Pengelolaan BMN sebesar RP8,35 miliar disumbangkan oleh Pemanfaatan Sewa dan Pemindahtanganan BMN, disusul Penjualan Rampasan dan Pendapatan BLU lainnya. Hingga 31 Mei 2026, dukungan terhadap Program Strategis Nasional di Provinsi Bali diwujudkan dalam hal Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi dan Bendungan Sidan.
Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Mei 2026
Berdasarkan data konsolidasi seluruh pemda di Provinsi Bali, kinerja pendapatan daerah mencapai Rp12,38 triliun tumbuh 7,38% yoy yang didominasi oleh peningkatan PAD sebesar 10,25% yoy atau mencapai realisasi Rp7,60 triliun. Penurunan terdalam terdapat di komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -72,28% yoy akibat penurunan pagu dan realisasi di beberapa daerah. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp5,65 triliun yang dominan disumbangan oleh PBJT sebesar Rp3,32 triliun disusul Pajak Kendaraan Bermotor (termasuk Opsen) sebesar Rp669,47 miliar.
Dari sisi belanja konsolidasi mencapai realisasi Rp9,78 triliun tumbuh 17,42% yoy. Nominal tertinggi disumbangkan oleh Belanja Operasi sebesar Rp7,49 triliun yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp4,63 triliun disusul Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,95 triliun. Adapun belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggi adalah Belanja Modal sebesar 231,43% yoy atau terealisasi Rp1,02 triliun yang menunjukkan akselerasi belanja setelah kebijakan efisiensi tahun 2025.
Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Mei 2026
Penyaluran kredit program di Bali mencapai Rp5,76 triliun (tumbuh 38,% yoy) kepada 52.915 debitur (naik 14,12% yoy). Kinerja penyaluran kredit program Provinsi Bali berhasil menduduki posisi ke-6 sebagai penyalur terbesar tingkat nasional. Nilai ini tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan nilai penyaluran tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar Rp974,75 miliar kepada 8.209 debitur. Kabupaten dengan debitur terbanyak adalah Kab. Buleleng sebanyak 12.151 debitur, dengan nilai penyaluran sebesar Rp684,18 miliar. Penyaluran kredit program dominan berada pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 33,37%, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20,34%, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 12,36%. Skema penyaluran dengan debitur terbanyak adalah Kredit Mikro dengan jumlah 53.266 debitur, sebesar Rp3,48 triliun.
