Denpasar, Juli 2026 – Sampai dengan triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,58% yoy dengan besaran PDRB TW I ADHB mencapai Rp82,21 triliun dan PDRB ADHK sebesar Rp44,28 triliun. Berdasarkan indeks kesejahteraan, besaran NTP Bali turun 1,35 poin menjadi 104,47 lebih rendah dibandingkan nilai nasional, sedangkan besaran NTN mencapai 101,37 turun 2,01 poin. Kemiskinan di Provinsi Bali turut turun dengan nilai capaian 3,42 poin dengan capaian gini rasio mencapai 0,333. Adapun capaian inflasi Bali pada Bulan Juni mencapai 3,27% yoy dengan nilai 2,06% ytd. Adapun jumlah kunjungan wisman ke Bali mencapai 578.251 kunjungan meningkat 4,50% mtm yang didominasi oleh kunjungan wisatawan dari Australia sebesar 145.638 kunjungan.   

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Juni 2026

Kinerja fiskal Provinsi Bali tumbuh ditandai dengan capaian pendapatan dan hibah yang meningkat 7,43% yoy atau sebesar Rp11,27 triliun. Nilai ini didominasi oleh pendapatan perpajakan sebesar Rp9,14 triliun, tumbuh 10,31% yoy, termasuk di dalamnya penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak Bali s.d. Juni 2026 mencapai Rp8,47 triliun atau 34,83% dari pagu. Nilai ini didominasi oleh pendapatan PPh sebesar Rp6,42 triliun yang berasal dari berasal dari PPh 25/29 Badan sebesar Rp2,30 triliun dengan pertumbuhan 8,77% yoy, diikuti PPh Final sebesar Rp1,61 triliun dan PPh Pasal 21 sebesar Rp1,58 triliun. Adapun sektor yang menyumbang pendapatan pajak tertinggi di Bali adalah perdagangan sebesar Rp1,69 triliun.

Kinerja Kepabeanan dan Cukai turut tumbuh positif sebesar 14,76% yoy yang didominasi oleh penerimaan cukai sebesar Rp598,35 miliar atau 41,41% dari target, sedangkan pajak internasional sebesar Rp70,76 miliar. Proporsi realisasi bea cukai Bali terdiri atas penerimaan cukai MMEA sebesar 87,02%, Bea Masuk 10,58% dan cukai Hasil Tembakau sebesar 1,62%. Selanjutnya, kelompok Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut berperan dalam peningkatan kinerja pendapatan dengan realisasi Rp2,13 triliun atau 47,25% dari target. Meskipun demikian, kinerja ini menurun sebesar -3,38% yoy akibat kontraksi pada PNBP Lainnya sebesar -21,53% yoy meskipun PNBP BLU meningkat 22,34% yoy.

Dari sisi pengeluaran s.d. Bulan Juni 2026, Provinsi Bali telah merealisasikan Rp10,61 triliun tumbuh 4,32% yoy dengan kinerja 51% dari pagu. Secara realisasi nilai ini didominasi oleh kinerja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5,62 triliun terkontraksi -7,06% yoy, sedangkan secara pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mendominasi sebesar 20,97% yoy atau Rp4,99 triliun. Realisasi BPP tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,99 triliun dengan pertumbuhan tertinggi berada di Belanja Modal sebesar 120,07% yoy atau Rp471,11 miliar. Dari sisi TKD, realisasi tertinggi adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp3,97 triliun atau 57,96% dari pagu, sedangkan belanja dengan kontraksi terdalam adalah Dana Bagi Hasil sebesar -63,95% yoy dengan realisasi Rp96,55 miliar. Berdasarkan kinerja penerimaan dan belanja tersebut, pada semester I 2026, kinerja APBN Bali mencapai surplus sebesar Rp653,97 miliar.

Di samping pelaksanaan APBN, Kementerian Keuangan juga melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Bali. Nilai BMN yang dikelola di Provinsi Bali s.d. 31 Juni 2026 mencapai Rp127,28 triliun. Nilai BMN di Provinsi Bali didominasi dalam bentuk tanah senilai Rp97,74 triliun disusul Gedung dan bangunan senilai Rp11,22 triliun. Nilai PNBP BMN tertinggi berasal dari PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp6,79 miliar disumbangkan oleh Pemanfaatan Sewa dan Pemindahtanganan BMN, disusul Penjualan Rampasan dan Pendapatan BLU lainnya. Hingga 31 Juni 2026, dukungan terhadap Program Strategis Nasional di Provinsi Bali diwujudkan dalam hal Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi dan Bendungan Sidan.

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Juni 2026

Berdasarkan data konsolidasi seluruh pemda di Provinsi Bali, kinerja pendapatan daerah mencapai Rp15,01 triliun tumbuh 2,48% yoy yang didominasi oleh peningkatan PAD sebesar 7,26% yoy atau mencapai realisasi Rp9,29 triliun yang didominasi pajak daerah sebesar Rp6,92 triliun. Pertumbuhan pajak Daerah tertinggi terdapat pada BPHTB yang tumbuh 35,57% yoy, seiring peningkatan investasi PMA dan PMDN sebesar 17% yoy, yang terkonsentrasi 98,56% pada sektor tersier meliputi hotel dan restoran, perumahan, kawasan industri dan perkantoran.​ Adapun penurunan tertinggi berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar -66,58% yoy sebagai respon dari penurunan realisasi di Kab. Klungkung dan Tabanan.

Realisasi belanja konsolidasi Bali hingga Juni 2026 mencapai Rp12,94 triliun, tumbuh 11,897% yoy didominasi realisasi Belanja Operasi sebesar Rp10,04 triliun atau 39,84% dari pagu. Belanja Modal tumbuh tinggi sebesar 116,30% yoy atau terealisasi RP1,32 triliun menunjukkan akselerasi belanja modal setelah adanya kebijakan efisiensi di tahun 2025.

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Juni 2026

Hingga 30 Juni 2026, penyaluran kredit program di Bali telah mencapai Rp6,92 triliun (tumbuh 36,37% yoy) kepada 52.915 debitur (naik 14,12% yoy). Kinerja penyaluran kredit program Provinsi Bali berhasil menduduki posisi ke-6 sebagai penyalur terbesar tingkat nasional. Nilai ini tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan nilai penyaluran tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar Rp1,19 triliun kepada 9.870 debitur. Kabupaten dengan debitur terbanyak adalah Kab. Buleleng sebanyak 14.649 debitur, dengan nilai penyaluran sebesar Rp831,65 miliar. Penyaluran kredit program Bali secara garis besar terdapat di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 33%, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20%, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 13%. Skema penyaluran dengan debitur terbanyak adalah Kredit Mikro dengan jumlah 63.594 debitur, sebesar Rp4,17 triliun.