Denpasar, Januari 2026 – Kondisi perekonomian Provinsi Bali s.d. Desember 2025 menunjukkan stabilitas yang cukup baik dengan tingkat inflasi terjaga dalam rentang target 2,5±1%, yang pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% yoy. Indikator kesejahteraan turut menunjukkan kinerja positif, mulai dari tingkat kemiskinan terendah nasional sebesar 3,72% (Maret 2025), tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,49% (Agustus 2025), tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,31% (Agustus 2025). Di sisi lain, Nilai Tukar Petani pada Desember 2025 turut meningkat menjadi 103,45 meskipun masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 125,35, serta Nilai Tukar Nelayan yang turun menjadi 98,34 dan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 105,32.
Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Desember 2025
APBN di Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari realisasi pendapatan dan hibah yang tumbuh 6,32% (yoy) hingga mencapai Rp22,68 triliun atau setara 97,05% dari target yang telah ditetapkan. Nilai ini didominasi oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp16,49 triliun atau 91,66% dari target, dengan sumber utama adalah PPN dan PPnBM sebesar Rp4,54 triliun yang terkontraksi -8,02% yoy akibat penurunan pembayaran pajak oleh para wajib pajak di sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, PPH 25/29 Badan terealisasi sebesar Rp2,85 triliun dan tumbuh 23,38% yoy. Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai 104,96% dari target atau Rp1,56 triliun. Penerimaan ini secara dominan berasal dari penerimaan cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) sebesar 88,06%, Bea Masuk sebesar 10,18% dan Cukai Hasil Tembakau sebesar 1,19%. Adapun komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkontraksi -5,07% yoy, dengan realisasi sebesar Rp4,64 triliun (118,92% dari target), yang terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp2,52 triliun (123,27% dari target) dan PNBP BLU sebesar Rp2,12 triliun (114,12% dari target). Dari sisi PNBP Kekayaan Negara dan Lelang, realisasi PNBP dari lelang sebesar Rp62,56 miliar, disusul dari BMN sebesar Rp28,03 miliar dan dari Piutang Negara sebesar Rp0,26 miliar atau 0,28%.
Realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali meskipun terdampak efisiensi tetapi tetap terjaga untuk mendukung program prioritas dan target pembangunan. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi Belanja Negara mencapai Rp21,91 triliun atau 95,17% dari pagu, terkontraksi sebesar -9,85% yoy. Realisasi didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,93 triliun (98,17% dari pagu), yang tumbuh 1,93% yoy, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terkontraksi -20,79% yoy, dengan realisasi Rp9,97 triliun (91,81% dari pagu). Penurunan BPP terdalam terdapat pada Belanja Modal yang terkontraksi -60,31% yoy dengan realisasi sebesar Rp1,12 triliun (86,61% dari pagu). Komponen BPP yang mengalami pertumbuhan hanya Belanja Pegawai yang tumbuh 8,36% yoy akibat penambahan jumlah pegawai CPNS dan PPPK, dengan realisasi mencapai Rp4,90 triliun (98,71% dari pagu). Selanjutnya dari sisi TKD, realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,57 triliun dan tumbuh 1,26% yoy, diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp2,55 triliun yang tumbuh 7,62% yoy. Komponen TKD lainnya yang mengalami kenaikan yakni Dana Desa, tumbuh 4,70% yoy, mencapai Rp665,20 miliar dan Dana Bagi Hasil juga
tumbuh 33,80% yoy dengan nilai penyaluran sebesar Rp659,35 miliar. Di sisi lain, Insentif Daerah disalurkan sebesar Rp150,67 miliar, turun -15,49% yoy akibat penurunan pagu. Sedangkan DAK Fisik terkontraksi paling dalam, sebesar -45,71% yoy dengan realisasi mencapai Rp237,76 miliar (94,30% dari pagu).
Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Desember 2025
Total Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Provinsi Bali s.d. Desember 2025 mencapai Rp33,08 triliun atau meningkat 1,91% yoy. Realisasi tertinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19,75 triliun atau 91,42% dari target, tumbuh 7,87% yoy. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 107,51% dari target atau Rp21,16 miliar. Selanjutnya dari sisi pengeluaran, Belanja Daerah di Provinsi Bali mencapai Rp31,86 triliun dan tumbuh 0,64% yoy. Alokasi belanja tertinggi adalah Belanja Operasi sebesar Rp21,69 triliun dan tumbuh sebesar 1,69% yoy. Adapun porsi belanja operasi tertinggi digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp11,52 triliun. Selanjutnya belanja modal terealisasi sebesar Rp5,38 triliuan (tumbuh 23,15% yoy), belanja tidak terduga sebesar Rp66,82 miliar (tumbuh 89,26% yoy), dan belanja transfer sebesar Rp4,72 triliun (terkontraksi -24,19% yoy). Berdasarkan capaian ini, nilai APBD di Provinsi Bali mencatatkan surplus sebesar Rp1,22 triliun dengan SiLPA sebesar Rp3,22 riliun.
Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Desember 2025
Realisasi penyaluran Kredit Program (KUR dan Pembiayaan UMi) di Provinsi Bali s.d. akhir tahun 2025 mencapai Rp10,80 triliun (turun -1,31% yoy) dengan jumlah debitur sebanyak 149.372 debitur. Nilai penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,77 triliun kepada 17.930 debitur. Adapun penyaluran kepada debitur terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 28.043 debitur dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,36 triliun. Berdasarkan bank penyalurnya, penyaluran tertinggi di Provinsi Bali dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6,70 triliun kepada 107.763 debitur, disusul oleh BPD Bali sebesar Rp1,55 triliun kepada 8.922 debitur.
Berdasarkan skemanya, penyaluran terbesar berada di skema KUR mikro sebesar Rp6,75 triliun dengan 119.556 debitur. Nilai ini kemudian disusul oleh skema KUR kecil sebesar Rp3,84 triliun kepada 13.126 debitur. Adapun penyaluran terendah adalah skema TKI sebesar Rp35 juta kepada 1 debitur. Berdasarkan sektor ekonomi, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi sebesar 39% disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 23%.
