Denpasar, Februari 2026 – Kondisi perekonomian di Provinsi Bali hingga triwulan IV 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi mencapai 5,86% yoy, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan capaian positif indeks kesejahteraan berupa penurunan kemiskinan (-0,30%) dan gini ratio (-0,002) dibandingkan capaian Bulan Maret 2025, hingga peningkatan Nilai Tukar Nelayan sebesar 3,75 menjadi 102,09 poin. Aktivitas pariwisata turut menyumbangkan pertumbuhan positif yang tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisman tahun 2025 tumbuh 9,70% yoy menjadi 6,95 juta kunjungan. Tingkat inflasi juga terjaga dalam rentang sasaran sebesar 3,58% yoy atau terdeflasi sebesar -0,34% mtm.

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Januari 2026 

Kinerja pelaksanaan APBN s.d. Januari 2026 menunjukkan peningkatan dari sisi pendapatan sebesar 10,94% yoy atau Rp1,61 triliun. Realisasi ini secara dominan disumbangkan oleh komponen perpajakan sebesar Rp1,20 triliun tumbuh 12,82% yoy. Peningkatan tertinggi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 10.573,38% yoy, sedangkan secara nominal didominasi oleh komponen Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp941,64 miliar yang tumbuh 32,16% yoy. Pertumbuhan positif PPh didukung oleh pembayaran kompensasi gaji dan tunjangan pegawai, dinamisasi pembayaran angsuran PPh sektor dominan WP Badan serta peningkatan hasil intensifikasi sebelum tahun pajak berjalan. Komponen pendapatan selanjutnya adalah Kepabeanan dan Cukai dengan realisasi mencapai Rp118,78 miliar dan tumbuh 34,31% yoy akibat peningkatan produksi MMEA sebesar 5,12% yoy. Adapun komponen bea cukai terdiri atas Cukai MMEA sebesar 86,70%, Bea Masuk sebesar 11,48% dan Cukai Hasil Tembakau sebesar 0,36%. Komponen penerimaan terakhir adalah PNBP yang terkontraksi sebesar -2,36% yoy. Penurunan ini diakibatkan oleh kontraksi PNBP Lainnya sebesar -5,28% yoy dengan realisasi Rp205,22 miliar, meskipun dari sisi PNBP BLU meningkat 4,76% yoy dengan penerimaan sebesar Rp93,39 miliar.   

Dari sisi belanja negara juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,31% yoy atau Rp2,13 triliun. Nilai ini secara dominan berasal dari realisasi TKD sebesar Rp1,69 triliun (16,99% dari pagu) dan tumbuh 5,10% yoy, sedangkan komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang kontribusi sebesar 21,03% dari total realisasi sebesar Rp445,66 miliar (4,18% dari pagu). Realisasi BPP tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp343,34 miliar diikuti oleh Belanja Barang sebesar Rp101,94 miliar. Adapun komponen belanja modal terkontraksi cukup dalam sebesar -93,97% yoy akibat perlambatan atau penundaan proyek fisik serta faktor kesiapan pengadaan pada awal tahun anggaran sebagaimana pola realisasi belanja modal tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi TKD, realisasi didominasi oleh DAU sebesar Rp1,12 triliun tumbuh 5,95% yoy diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp566,01 miliar. Berdasarkan seluruh capaian pendapatan dan belanja negara, hingga akhir Bulan Januari 2026, Provinsi Bali mencapai nilai defisit sebesar Rp519,01 miliar, naik 0,87% yoy.

Selanjutnya, dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), nilai BMN di Bali tembus Rp126,01 triliun atau 1,8% dari total BMN Nasional. Nilai BMN terbesar berupa tanah Rp97,64 triliun, gedung dan bangunan Rp18,58 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3,09 triliun. Pada bulan Januari 2026, telah dilaksanakan hibah BMN kepada Pemda lingkup Bali dengan senilai Rp42,94 miliar, yang terdiri dari jembatan senilai Rp36,87 miliar kepada Pemprov Bali serta tanah dan bangunan senilai Rp6,07 miliar kepada Pemkab Buleleng. 

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Januari 2026  

Kinerja pelaksanaan APBD di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dengan realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Provinsi Bali s.d. Januari 2026 mencapai Rp2,24 triliun, tumbuh 14,36% yoy. Nilai ini didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,17 triliun disusul oleh Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp1,08 triliun tumbuh 18,63% yoy. Penyumbang tertinggi realisasi PAD berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp1,08 triliun dan tumbuh 12,97% yang didominasi oleh PBJT sebesar Rp720,56 miliar, sedangkan pertumbuhan tertinggi pada penerimaan BPHTB sebesar 1.353,08% yoy, dengan realisasi sebesar Rp125,45 miliar.

Selanjutnya dari sisi Belanja Daerah, hingga 31 Januari 2026 telah terealisasi Rp813,41 miliar tumbuh 24,85% yoy yang didominasi Belanja Operasi sebesar Rp797,81 miliar atau 3,19% dari pagu, tumbuh 27,63% yoy. Secara garis besar, kontribusi realisasi belanja daerah tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar 80,05% atau Rp651,13 miliar. Adapun komponen belanja operasi yang mengalami kontraksi hanyalah Belanja Bunga sebesar Rp0,44 miliar, terkontraksi -18,32% yoy. 

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Januari 2026 

Penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali, dalam hal ini KUR dan UMi, telah mencapai Rp1,01 triliun (tumbuh 59,38% yoy) kepada 11.134 debitur (tumbuh 12,85% yoy). Penyaluran ini tersebar di seluruh kab/kota dengan nilai penyaluran tertinggi disumbangkan oleh Kota Denpasar sebesar Rp170,93 miliar kepada 1.492 debitur, sedangkan debitur terbanyak terdapat di Kab. Buleleng sebanyak 1.701 debitur senilai Rp108,01 miliar. Adapun penyaluran terendah terjadi di Kab. Bangli sebesar Rp66,92 miliar kepada 830 debitur. Berdasarkan skemanya, penyaluran tertinggi terjadi pada skema Mikro sebesar Rp625,38 miliar kepada 9.672 debitur, diikuti oleh skema Kecil sebesar Rp279,16 miliar kepada 941 debitur.

Realisasi kredit program di Provinsi Bali juga disalurkan ke beberapa sektor ekonomi dengan sektor dominan terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,08% diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20,83%. Adapun Lembaga penyalur dengan penyaluran dominan adalah Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp631,96 miliar kepada 9.004 debitur diikuti oleh BPD Bali sebanyak Rp186,52 miliar kepada 791 debitur.