Denpasar, April 2025 – Perekonomian Bali mencatatkan hasil yang positif sepanjang 2024. Pada triwulan IV tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,19% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03% (y-on-y). Tingkat inflasi di Bali bulan Maret 2025 tercatat sebesar 1,89% (y-on-y), tetap berada dalam rentang target 2,5±1%. Kondisi ini menunjukkan inflasi di Bali relatif terkendali sehingga turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan APBN.
Beberapa peristiwa penting pada bulan Maret 2025 menjadi faktor pendorong kinerja ekonomi Bali, antara lain pemberian diskon tarif listrik 50%, penyesuaian HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari sebesar Rp6.500 menjadi Rp6.000, pemberlakuan tarif tuslah lebaran 2025 yang menyebabkan kenaikan harga tiket bus antar provinsi sebesar 20%-30%, pemberian diskon pesawat sebesar 13%-14% selama periode penerbangan 24 Maret – 7 April 2025, berkurangnya pasokan dan menurunnya produksi cabai akibat cuaca ekstrem serta berkurangnya ketersediaan beras karena belum memasuki masa panen raya.
Pengelolaan APBN Regional Bali sampai dengan 31 Maret 2025 mencatatkan Pendapatan Negara di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp4,73 triliun atau 20,25% dari target tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 0,27% (y-on-y). Realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp3,62 triliun (tercapai 18,61% dari target 2025) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,11 triliun (tercapai 28,46% dari target 2025).
Dari sisi belanja, realisasi APBN di Provinsi Bali hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp5,22 triliun, atau 24,00% dari pagu tahun 2025 dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 7,95%% (y-on-y). Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp1,87 triliun (19,54% dari pagu 2025) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,36 triliun (27,50% dari pagu 2025).
Selanjutnya, dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Bali juga menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif. Realisasi pendapatan daerah konsolidasian Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp7,06 triliun, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 32,58% (y-on-y). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor utama pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp4,17 triliun, tumbuh 22,21% (y-on-y). Pendapatan dari Dana Transfer tercatat sebesar Rp2,88 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan 50,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya PAD Bali membuat Provinsi Bali memiliki rasio kemandirian fiskal yang cukup tinggi sebesar 59,09%. Hal ini sangat positif bagi Provinsi Bali karena menunjukkan Provinsi Bali tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
Pada sisi Belanja Daerah, total realisasi tercatat sebesar Rp4,34 triliun, tumbuh signifikan sebesar 45,60% (y-on-y). Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, dengan realisasi sebesar Rp3,60 triliun. Sementara itu, Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp699,29 miliar dan Belanja Modal mencatat realisasi terendah sebesar Rp44,30 miliar atau 0,74% dari pagu. Rendahnya realisasi belanja modal baik pada APBN Regional Bali maupun APBD masih terdampak kebijakan efisiensi sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Untuk mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui penyaluran Kredit Program. Di Provinsi Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur. Hingga 31 Maret 2025, total penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp2,07 triliun, terkontraksi 22,71% (y-on-y), dengan penerima manfaat sebanyak 27.979 debitur, terkontraksi sebesar 21,66% (y-on-y). Penyaluran KUR didominasi oleh skema KUR Mikro (dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta), yang mencapai Rp1,19 trilun dan disalurkan kepada 24.396 debitur. Berdasarkan sektor usaha, penyaluran Kredit Program terbanyak berada di sektor perdagangan besar dan eceran (40,92%), diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (19,81%), serta jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (12,17%).
Turunnya penyaluran kredit program pemerintah kepada masyarakat Bali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dimungkinkan karena pelaku usaha sebagai calon debitur masih menunggu kepastian kondisi perekonomian di Indonesia akibat gejolak politik baik di dalam negeri maupun global (trade war). Calon debitur belum berani memutuskan untuk melakukan ekspansi usaha menggunakan tambahan modal dari kredit program untuk memitigasi risiko kerugian dan gagal bayar.
Sebagai penutup, kinerja APBN dan APBD Provinsi Bali hingga Maret 2025 mencatat tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah dengan tetap melaksanakan kebijakan efisiensi.
Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali. Seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money). Dengan langkah ini, perekonomian Bali diharapkan dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat.
Beberapa peristiwa penting pada bulan Maret 2025 menjadi faktor pendorong kinerja ekonomi Bali, antara lain pemberian diskon tarif listrik 50%, penyesuaian HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari sebesar Rp6.500 menjadi Rp6.000, pemberlakuan tarif tuslah lebaran 2025 yang menyebabkan kenaikan harga tiket bus antar provinsi sebesar 20%-30%, pemberian diskon pesawat sebesar 13%-14% selama periode penerbangan 24 Maret – 7 April 2025, berkurangnya pasokan dan menurunnya produksi cabai akibat cuaca ekstrem serta berkurangnya ketersediaan beras karena belum memasuki masa panen raya.
Pengelolaan APBN Regional Bali sampai dengan 31 Maret 2025 mencatatkan Pendapatan Negara di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp4,73 triliun atau 20,25% dari target tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 0,27% (y-on-y). Realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp3,62 triliun (tercapai 18,61% dari target 2025) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,11 triliun (tercapai 28,46% dari target 2025).
Dari sisi belanja, realisasi APBN di Provinsi Bali hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp5,22 triliun, atau 24,00% dari pagu tahun 2025 dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 7,95%% (y-on-y). Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp1,87 triliun (19,54% dari pagu 2025) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,36 triliun (27,50% dari pagu 2025).
Selanjutnya, dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Bali juga menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif. Realisasi pendapatan daerah konsolidasian Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp7,06 triliun, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 32,58% (y-on-y). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor utama pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp4,17 triliun, tumbuh 22,21% (y-on-y). Pendapatan dari Dana Transfer tercatat sebesar Rp2,88 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan 50,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya PAD Bali membuat Provinsi Bali memiliki rasio kemandirian fiskal yang cukup tinggi sebesar 59,09%. Hal ini sangat positif bagi Provinsi Bali karena menunjukkan Provinsi Bali tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
Pada sisi Belanja Daerah, total realisasi tercatat sebesar Rp4,34 triliun, tumbuh signifikan sebesar 45,60% (y-on-y). Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, dengan realisasi sebesar Rp3,60 triliun. Sementara itu, Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp699,29 miliar dan Belanja Modal mencatat realisasi terendah sebesar Rp44,30 miliar atau 0,74% dari pagu. Rendahnya realisasi belanja modal baik pada APBN Regional Bali maupun APBD masih terdampak kebijakan efisiensi sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Untuk mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui penyaluran Kredit Program. Di Provinsi Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur. Hingga 31 Maret 2025, total penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp2,07 triliun, terkontraksi 22,71% (y-on-y), dengan penerima manfaat sebanyak 27.979 debitur, terkontraksi sebesar 21,66% (y-on-y). Penyaluran KUR didominasi oleh skema KUR Mikro (dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta), yang mencapai Rp1,19 trilun dan disalurkan kepada 24.396 debitur. Berdasarkan sektor usaha, penyaluran Kredit Program terbanyak berada di sektor perdagangan besar dan eceran (40,92%), diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (19,81%), serta jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (12,17%).
Turunnya penyaluran kredit program pemerintah kepada masyarakat Bali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dimungkinkan karena pelaku usaha sebagai calon debitur masih menunggu kepastian kondisi perekonomian di Indonesia akibat gejolak politik baik di dalam negeri maupun global (trade war). Calon debitur belum berani memutuskan untuk melakukan ekspansi usaha menggunakan tambahan modal dari kredit program untuk memitigasi risiko kerugian dan gagal bayar.
Sebagai penutup, kinerja APBN dan APBD Provinsi Bali hingga Maret 2025 mencatat tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah dengan tetap melaksanakan kebijakan efisiensi.
Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali. Seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money). Dengan langkah ini, perekonomian Bali diharapkan dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat.
