Denpasar, Juli 2025 – Perekonomian regional Provinsi Bali pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,52% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Capaian ini melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87%. Kondisi inflasi periode Juni 2025 masih terjaga dalam rentang target 2,5 % ± 1%, pada angka 2,94% yoy. Ditinjau dari kinerja perdagangan luar negeri, nilai ekspor dan impor meski mengalami penurunan, masih menunjukkan kinerja positif dengan menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar US$40,35 juta. Capaian positif ini selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,08% hingga kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Bali yang masih berada di kategori rendah. 

Hingga 30 Juni 2025, penerimaan pajak oleh Kanwil DJP Bali mencapai Rp7,62 triliun atau 42,38% dari target tahunan sebesar Rp17,99 triliun. Penerimaan ini mengalami pertumbuhan cukup signifikan sebesar 11,50% yoy. Secara nominal, realisasi penerimaan pajak tertinggi berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dengan kontribusi mencapai Rp5,38 triliun atau sekitar 70,50%. Kontribusi atas capaian PPh terbesar berasal dari pertumbuhan realisasi PPh 25/29 Badan yang meningkat sebesar 28,34% yoy atau Rp2,21 triliun. Adapun realisasi pajak dengan pertumbuhan yang sangat tinggi adalah komponen Pajak Lainnya sebesar 10.663% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan adanya deposit pajak dalam komponen ini. 

Selanjutnya, penerimaan pajak per sektor usaha didominasi oleh sektor usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 18,61% atau Rp1,42 triliun dan diikuti sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 16,28%, yang mampu tumbuh 21,65% yoy. Peningkatan ini sebagai tanda pemulihan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian Bali. Sektor-sektor lainnya yang menunjukkan kinerja positif antara lain aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, serta real estat, yang mencerminkan diversifikasi basis ekonomi di luar sektor pariwisata.

Penerimaan Bea Cukai juga menunjukkan kinerja positif. Hingga Juni 2025, penerimaan Bea Cukai telah mencapai Rp586,05 miliar, atau 39,66% dari target tahunan. Realisasi Bea Masuk mencapai Rp64,63 miliar atau 52,85% dari target, meskipun terkontraksi sebesar Rp10,75 miliar (14,26% yoy) akibat penghentian impor beras dalam mendukung swasembada pangan, serta penurunan impor parts mesin yang terkait dengan selesainya pembangunan smelter tembaga PT AMNT sebagai bagian dari hilirisasi industri tambang. Kontribusi cukai terbesar berasal dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp511,11 miliar, meningkat 6,47% berkat kenaikan produksi di sektor tersebut. Adapun penerimaan dari cukai Hasil tembakau (HT) masih mengalami penurunan sebesar 30,67%, namun cukai lainnya justru melonjak sebesar 159,66%.

Total penerimaan negara bulan pajak (PNBP) Provinsi Bali hingga Juni 2025 yang tediri dari PNBP BLU dan PNBP Lainnya adalah Rp2,21 triliun. Besaran ini mengalami kontraksi sebesar 5,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hingga periode triwulan II, kinerja PNBP telah mencapai 56,90% dari total pagu tahun 2025. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), realisasi PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang hingga 30 Juni 2025,  telah mencapai Rp52,89 miliar atau 96,06% dari target tahunannya sebesar Rp55,06 miliar. Dari PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang, kontribusi terbesar berasal dari kegiatan lelang yang menyumbang Rp38,5 miliar atau sekitar 72,78 persen, diikuti oleh PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp14,31 miliar. 

Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Bali dimanfaatkan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja, yaitu: 

1. Belanja pegawai sebesar Rp2,5 triliun (52,79% dari pagu), tumbuh 4,29% yoy, merupakan satu-satunya jenis belanja yang masih tumbuh. Pertumbuhan ini disebabkan adanya tambahan personel pada satker lingkup POLRI dan Kemenhan​. 
2. Belanja barang sebesar Rp1,35 triliun (33,05% dari pagu), terkontraksi -36,11% yoy. Belanja Barang digunakan untuk menjaga efektivitas pelayanan, yang didominasi untuk belanja barang pada Satker BLU, yaitu Satker RSUP Ngoerah dan Satker Rumkit Bhayangkara Denpasar. 
3. Belanja Modal sebesar Rp135,04 miliar (11,22% dari pagu), merupakan belanja dengan kontraksi terdalam mencapai 82,75%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran termin pembangunan infrastruktur berupa Gedung Akademik STAHN Mpu Kuturan Singaraja di bawah Kementerian Agama dan pembangunan Rumdis Yonarmed 20/BY pada Kemenhan. 
4. Belanja Bansos sebesar Rp10,38 miliar (52,45% dari pagu), turun 28,24% yoy untuk mendanai bidang pendidikan Kemenag berupa penyaluran bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MTs/MIN/MAN serta bantuan alat disabilitas pada Kemensos. 

Penyaluran komponen Transfer ke Daerah, s.d. Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp6,05 triliun, turun 2,45% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi terbesar secara nominal terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Rp3,95 triliun (51,91% dari pagu), diikuti DAK Non-Fisik sebesar Rp1,27 triliun (50,37% dari pagu). Adapun penyaluran dengan persentase terbesar terdapat pada Dana Desa mencapai 63,12% dari pagu, senilai Rp421,12 miliar. Di sisi lain, DAK Fisik baru mencatatkan realisasi sebesar Rp14,15 miliar. 

Selanjutnya, Kinerja pelaksanaan APBD Regional per 30 Juni 2025 menunjukkan posisi fiskal relatif sehat. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp12,77 triliun atau 38,75% dari pagu anggaran, sementara total belanja daerah terealisasi sebesar Rp10,63 triliun atau 30,47%, sehingga menghasilkan surplus APBD sebesar Rp2,14 triliun, dengan SILPA sebesar Rp2,70 triliun. 

Kinerja pendapatan Provinsi Bali s.d. Juni 2025 didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,13 triliun atau 63,69% dari total pendapatan daerah, dengan pertumbuhan 18,20% yoy. Secara nominal, penyumbang utama adalah komponen pajak daerah sebesar Rp6,11 triliun, dengan peningkatan terbesar berasal dari komponen retribusi daerah sebesar 337,53%. Adapun kontribusi pajak daerah terbesar adalah PBJT sebesar Rp3,68 triliun, meningkat sebesar 24,26% yoy. 

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja operasi mendominasi dengan proporsi 79,32% atau Rp8,43 triliun dari total belanja. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah pada pemeliharaan layanan dasar dan operasional rutin. Belanja operasi terbesar berasal dari Belanja Pegawai, diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Transfer. Adapun belanja subsidi dan hibah merupakan dua jenis belanja yang mengalami kontraksi. 

Neraca perdagangan Bali hingga akhir Juni 2025 mencatatkan surplus sebesar USD40,36 juta, meskipun terkontraksi sebesar 36,70% secara tahunan (yoy). Adapun dari sisi ekspor, kinerja sampai dengan Juni 2025 tercatat sebesar USD111,05 juta, mengalami penurunan 25,23% yoy. Penurunan ini cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD148,52 juta. Komoditas ekspor utama Bali didominasi oleh produk-produk berbasis kelautan dan kerajinan. Komoditas ekspor terbesar yaitu daging ikan sebesar USD29,90 juta. Sedangkan komoditas impor terbesar yaitu parts mesin sebesar USD9,85 juta. 

Penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali hingga 30 Juni 2025 telah mencapai Rp5,07 triliun kepada 72.771 debitur. Angka ini mengalami penurunan nilai sebesar 14,46% dan penurunan jumlah debitur sebesar 2,74%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi yang masih dirasakan oleh pelaku usaha, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam mengajukan pinjaman. Selanjutnya, apabila ditinjau dari skema, penyaluran terbesar terjadi pada skema Mikro sebesar Rp2,9 triliun kepada lebih dari 57 debitur. Data ini menunjukkan bahwa pelaku usaha berskala kecil masih menjadi tulang punggung penerima manfaat. Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran terbesar mengalir ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dengan porsi sebesar 40,21% dari total penyaluran.

Secara geografis, penyaluran tertinggi tercatat di Kota Denpasar dengan nilai mencapai Rp855 miliar. Namun demikian, jumlah debitur terbanyak justru berasal dari Kabupaten Buleleng, yaitu lebih dari 13 ribu debitur. Temuan ini memberikan gambaran bahwa pengembangan strategi penyaluran pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat peran UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi nasional. 

Kinerja APBN dan APBD Provinsi Bali hingga Juni 2025 mencatat tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah. Kementerian Keuangan Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Bali. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali. Seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money).