Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2026 berkinerja sangat baik, seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten yakni Lisbon Sirait, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Aim Nursalim Saleh Kepala Kanwil DJP Banten, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, Kepala KPU BC Soekarno Hatta, dan Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten.
Kinerja PNBP dan Belanja Negara
Menurut Lisbon, Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Maret 2026, tumbuh sebesar 25,07% dengan realisasi mencapai 31,08%. Kinerja PNPB ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% dengan realisasi sebesar 27,14%. Realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp4,72 triliun atau 31,73% yang dipengaruhi oleh penyaluran DAU, DAK Non Fisik, DBH dan Dana Desa. Sementara realisasi belanja K/L sebesar Rp1,83 triliun atau 19,77% yang dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ASN/TNI/Polri dan PPPK. Lisbon menegaskan pada Belanja K/L, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sampai dengan 31 Maret 2026, mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Belanja Bansos belum ada alokasi. Realisasi Belanja Pegawai mencapai 25,59% yang dipengaruhi oleh Penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada beberapa Kementerian/Lembaga. Sementara realisasi Belanja Barang sebesar 16,11% yang mengalami akselerasi yang signifikan khususnya dibidang pertahanan dan keamanan. Untuk realisasi Belanja Modal mencapai 6,51% yang mengalami akselerasi signifikan di awal 2026 dengan pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur yang pelaksanaannya didominasi oleh Kementerian PU. Sedangkan Belanja Bansos tidak ada realisasi karena belum ada alokasi untuk Belanja Bantuan Sosial Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2026 melambat sebesar 4,65% dan telah disalurkan sebesar Rp4,72 triliun atau sebesar 31,73%. Jenis TKD DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Desa mengalami perlambatan / kontraksi yang dipengaruhi oleh belum disalurkannya DAU Spesific Grant (SG) dan lebih rendahnya pagu anggaran tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara DAK Fisik belum ada realisasi karena masih menunggu terbitnya juknis, sedangkan untuk realisasi Insentif fiskal masih nihil karena pada tahun 2026 tidak terdapat pagu anggarannya. Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31 Maret sebanyak 26 hibah dengan total nilai sebesar Rp56,659 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang pencapaian program pada Kementerian Agama, Pertahanan, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Agama. Lisbon juga menjelaskan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Maret 2026, pendapatan daerah tumbuh sebesar 29,92% dan Belanja Daerah juga tumbuh sebesar 65,44%. TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp4,72 triliun atau sebesar 51,88% dari total pendapatan Banten
Kinerja Penerimaan Pajak
Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026. Menurutnya, penerimaan pajak tumbuh sebesar 10,98% dan telah mencapai sebesar Rp16,55 triliun atau 17,59% dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun. Aim menjelaskan realisasi penerimaan pajak ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri sebesar 32,62% dan PPN Impor sebesar 30,55%. Sementara penerimaan pajak berdasarkan sektoral, terdapat 7 sektor usaha yang mengalami pertumbuhan (yoy) antara lain sektor industri pengolahan (2,87%), sektor perdagangan (14,83%), sektor konstruksi (12,20%), sektor aktivitas professional (33,18%), dan sektor administrasi pemerintahan (3,03%). Aim juga menyampaikan penerimaan pajak netto seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten tumbuh positif, kecuali KPP Pratama Serpong yang mengalami perlambatan sebesar 0,9%. Sedangkan untuk capaian tertinggi diraih KPP Pratama Pondok Aren sebesar 22,05% dan pertumbuhan terbaik diraih oleh KPP Pratama Cilegon sebesar 63,40%.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, Kepala KPU BC Soekarno Hatta menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp3.133,54 miliar, memenuhi 18,11% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp17,29 triliun. Hengky menjelaskan penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Untuk Bea Masuk mencapai Rp2.271,12 miliar, dipengaruhi oleh penurunan importasi atas komoditi kimia dasar organik, biji kakao, kapal laut dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, dan tembaga. Sementara untuk Cukai mencapai Rp855,95 miliar, didorong oleh kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2026, penerimaan cukai sampai dengan Maret 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya terutama cukai MMEA dan hasil tembakau. Hal lainnya, untuk Bea keluar mencapai Rp6,47 miliar dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya. Hengky menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan pada Maret 2026, Ekspor tercatat USD 1,65 miliar dan impor tercatat USD 3,14 miliar. Neraca Perdagangan Maret 2026 tersebut dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor pada barang perhiasan dan barang berharga, pesawat udara dan bagiannya serta mesin untuk keperluan khusus. Sementara untuk kenaikan nilai importasi yang didominasi komputer dan perlengkapan komputer, hasil minyak, dan peralatan komunikasi.
Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 31 Maret 2026
Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten, menyampaikan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 31 Maret 2026. Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang. Kinerja Kanwil DJKN Banten pada Maret 2026 mengalami kontraksi dalam pengelolaan kekayaan negara. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp19,94 miliar atau 21,33% dari target tahunan, terkontraksi sebesar 3,67% dengan kontribusi utama berasal dari lelang sebesar Rp12,71 miliar. Santi menjelaskan realisasi PNBP Lelang mencapai Rp12,71 miliar (302% dari target sebesar Rp4,21 miliar) terkontraksi 12,86%. Namun capaian pada Maret 2026 tumbuh sebesar 24,97% dari target tahun 2026 sebesar 50,88 miliar dengan kontribusi terbesar dari KPKNL Tangerang I dan KPKNL Serang. Untuk Realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp68,54 juta atau sebesar 115% dari target Februari 2026. Realisasi pada Maret 2026 yang berasal dari penyerahan piutang dari Kementerian/Lembaga sedangakan untuk Pemerintah Daerah belum ada realisasi sampai dengan 31 Maret 2026. Santi juga menyampaikan realisasi PNBP BMN tercatat sebesar Rp7,17 miliar (126,87% dari target sampai dengan 31 Maret 2026). Komposisi PNBP dari KPKNL Tangerang I sebesar 2,55 miliar (36%) dari KPKNL Serang dan dari KPKNL Tangerang II sebesar 2,31 miliar (32%) BMN Provinsi Banten menyumbang Rp122,78 Triliun atau 1,73% dari total keseluruhan Nilai BMN Nasional. Hal ini semakin memperkuat Fondasi Layanan Publik. Nilai BMN terbesar berasal dari Tanah dengan total nilai Rp61,44 triliun, disusul peralatan dan mesin, dan jalan irigasi, dan jaringan. Selain itu, Santi menjelaskan Hingga bulan Maret 2026, total underlying asset di Provinsi Banten mencapai Rp31,7 triliun atau 32,03% dari total nilai BMN di provinsi Banten. Underlying asset di Provinsi Banten terdiri dari BMN berupa Tanah sebesar Rp31,05 T (97,94%) dan BMN berupa Bangunan sebesar Rp0,65 T (2,06%). BMN Underlying Asset dari nilainya didominasi oleh BMN pada Kementerian Perhubungan (Rp11,47 T). Sedangkan dari jumlah BMN Underlying Asset juga didominasi oleh BMN pada Kementerian PU (25 NUP)
Kinerja PNBP dan Belanja Negara
Menurut Lisbon, Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Maret 2026, tumbuh sebesar 25,07% dengan realisasi mencapai 31,08%. Kinerja PNPB ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% dengan realisasi sebesar 27,14%. Realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp4,72 triliun atau 31,73% yang dipengaruhi oleh penyaluran DAU, DAK Non Fisik, DBH dan Dana Desa. Sementara realisasi belanja K/L sebesar Rp1,83 triliun atau 19,77% yang dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ASN/TNI/Polri dan PPPK. Lisbon menegaskan pada Belanja K/L, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sampai dengan 31 Maret 2026, mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Belanja Bansos belum ada alokasi. Realisasi Belanja Pegawai mencapai 25,59% yang dipengaruhi oleh Penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada beberapa Kementerian/Lembaga. Sementara realisasi Belanja Barang sebesar 16,11% yang mengalami akselerasi yang signifikan khususnya dibidang pertahanan dan keamanan. Untuk realisasi Belanja Modal mencapai 6,51% yang mengalami akselerasi signifikan di awal 2026 dengan pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur yang pelaksanaannya didominasi oleh Kementerian PU. Sedangkan Belanja Bansos tidak ada realisasi karena belum ada alokasi untuk Belanja Bantuan Sosial Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2026 melambat sebesar 4,65% dan telah disalurkan sebesar Rp4,72 triliun atau sebesar 31,73%. Jenis TKD DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Desa mengalami perlambatan / kontraksi yang dipengaruhi oleh belum disalurkannya DAU Spesific Grant (SG) dan lebih rendahnya pagu anggaran tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara DAK Fisik belum ada realisasi karena masih menunggu terbitnya juknis, sedangkan untuk realisasi Insentif fiskal masih nihil karena pada tahun 2026 tidak terdapat pagu anggarannya. Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31 Maret sebanyak 26 hibah dengan total nilai sebesar Rp56,659 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang pencapaian program pada Kementerian Agama, Pertahanan, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Agama. Lisbon juga menjelaskan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Maret 2026, pendapatan daerah tumbuh sebesar 29,92% dan Belanja Daerah juga tumbuh sebesar 65,44%. TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp4,72 triliun atau sebesar 51,88% dari total pendapatan Banten
Kinerja Penerimaan Pajak
Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026. Menurutnya, penerimaan pajak tumbuh sebesar 10,98% dan telah mencapai sebesar Rp16,55 triliun atau 17,59% dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun. Aim menjelaskan realisasi penerimaan pajak ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri sebesar 32,62% dan PPN Impor sebesar 30,55%. Sementara penerimaan pajak berdasarkan sektoral, terdapat 7 sektor usaha yang mengalami pertumbuhan (yoy) antara lain sektor industri pengolahan (2,87%), sektor perdagangan (14,83%), sektor konstruksi (12,20%), sektor aktivitas professional (33,18%), dan sektor administrasi pemerintahan (3,03%). Aim juga menyampaikan penerimaan pajak netto seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten tumbuh positif, kecuali KPP Pratama Serpong yang mengalami perlambatan sebesar 0,9%. Sedangkan untuk capaian tertinggi diraih KPP Pratama Pondok Aren sebesar 22,05% dan pertumbuhan terbaik diraih oleh KPP Pratama Cilegon sebesar 63,40%.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, Kepala KPU BC Soekarno Hatta menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp3.133,54 miliar, memenuhi 18,11% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp17,29 triliun. Hengky menjelaskan penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Untuk Bea Masuk mencapai Rp2.271,12 miliar, dipengaruhi oleh penurunan importasi atas komoditi kimia dasar organik, biji kakao, kapal laut dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, dan tembaga. Sementara untuk Cukai mencapai Rp855,95 miliar, didorong oleh kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2026, penerimaan cukai sampai dengan Maret 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya terutama cukai MMEA dan hasil tembakau. Hal lainnya, untuk Bea keluar mencapai Rp6,47 miliar dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya. Hengky menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan pada Maret 2026, Ekspor tercatat USD 1,65 miliar dan impor tercatat USD 3,14 miliar. Neraca Perdagangan Maret 2026 tersebut dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor pada barang perhiasan dan barang berharga, pesawat udara dan bagiannya serta mesin untuk keperluan khusus. Sementara untuk kenaikan nilai importasi yang didominasi komputer dan perlengkapan komputer, hasil minyak, dan peralatan komunikasi.
Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 31 Maret 2026
Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten, menyampaikan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 31 Maret 2026. Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang. Kinerja Kanwil DJKN Banten pada Maret 2026 mengalami kontraksi dalam pengelolaan kekayaan negara. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp19,94 miliar atau 21,33% dari target tahunan, terkontraksi sebesar 3,67% dengan kontribusi utama berasal dari lelang sebesar Rp12,71 miliar. Santi menjelaskan realisasi PNBP Lelang mencapai Rp12,71 miliar (302% dari target sebesar Rp4,21 miliar) terkontraksi 12,86%. Namun capaian pada Maret 2026 tumbuh sebesar 24,97% dari target tahun 2026 sebesar 50,88 miliar dengan kontribusi terbesar dari KPKNL Tangerang I dan KPKNL Serang. Untuk Realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp68,54 juta atau sebesar 115% dari target Februari 2026. Realisasi pada Maret 2026 yang berasal dari penyerahan piutang dari Kementerian/Lembaga sedangakan untuk Pemerintah Daerah belum ada realisasi sampai dengan 31 Maret 2026. Santi juga menyampaikan realisasi PNBP BMN tercatat sebesar Rp7,17 miliar (126,87% dari target sampai dengan 31 Maret 2026). Komposisi PNBP dari KPKNL Tangerang I sebesar 2,55 miliar (36%) dari KPKNL Serang dan dari KPKNL Tangerang II sebesar 2,31 miliar (32%) BMN Provinsi Banten menyumbang Rp122,78 Triliun atau 1,73% dari total keseluruhan Nilai BMN Nasional. Hal ini semakin memperkuat Fondasi Layanan Publik. Nilai BMN terbesar berasal dari Tanah dengan total nilai Rp61,44 triliun, disusul peralatan dan mesin, dan jalan irigasi, dan jaringan. Selain itu, Santi menjelaskan Hingga bulan Maret 2026, total underlying asset di Provinsi Banten mencapai Rp31,7 triliun atau 32,03% dari total nilai BMN di provinsi Banten. Underlying asset di Provinsi Banten terdiri dari BMN berupa Tanah sebesar Rp31,05 T (97,94%) dan BMN berupa Bangunan sebesar Rp0,65 T (2,06%). BMN Underlying Asset dari nilainya didominasi oleh BMN pada Kementerian Perhubungan (Rp11,47 T). Sedangkan dari jumlah BMN Underlying Asset juga didominasi oleh BMN pada Kementerian PU (25 NUP)
