Yogyakarta, 29 Juli 2025 - Pemerintah pusat maupun daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lewat APBN. Tak terkecuali melalui pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai menjadi salah satu upaya mempercepat pembangunan daerah.
Untuk mendorong kolaborasi pemerintah daerah (pemda) dan BLUD untuk mengakses skema pembiayaan yang cerdas dan akuntabel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan BLUD Melalui Pembiayaan yang Bersumber dari Pemerintah Pusat” di Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada 24 Juli 2025. Kegiatan ini mengundang sejumlah pihak mulai dari Baperida DIY, BPKA DIY, Bappeda dan BPKAD di lingkup DIY, RSUD di lingkup DIY, RSJ Grhasia, dan RSK Paru Respira DIY dengan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan FGD ini mengupayakan percepatan pembangunan daerah melalui analisis atas peluang investasi daerah dengan pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang telah ada. Selain itu, FGD ini mendiseminasikan informasi adanya sumber pembiayaan dari pemerintah pusat kepada BLUD serta menyampaikan pemutakhiran informasi perkembangan dan implementasi kebijakan investasi pemerintah untuk daerah.
"Kegiatan ini juga bertujuan menyampaikan informasi tentang syarat-syarat bagi daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan/pinjaman dari pemerintah serta mengumpulkan informasi keberhasilan dan tantangan pengelolaan kegiatan/proyek yang bersumber dari pinjaman pemerintah pusat," ucap Agung.
Perlu diketahui, kegiatan ini diselenggarakan untuk mendorong kolaborasi antara pemda dan BLUD dalam mengakses skema pembiayaan yang cerdas dan akuntabel. Sinergi yang terbangun dari kerja sama ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pembangunan dan fasilitas umum secara berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
FGD ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara narasumber dengan peserta yang menambah wawasan tentang potensi pembiayaan dari pemerintah untuk mendukung pelayanan masyarakat yang optimal melalui BLUD.
