Yogyakarta, 23 April 2026 - Dinamika global yang masih bergejolak menuntut peran aktif seluruh sektor di dalam negeri untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi guna menjaga stabilitas nasional. Tak terkecuali bagi UMKM yang memanfaatkan bahan baku sawit, di mana inovasi produk dan pengembangan usaha berbasis sawit turut menjadi penggerak penting dalam mengoptimalkan potensi besar komoditas sawit sebagai salah satu pilar menuju kemandirian pangan dan energi Indonesia.

Semangat itulah yang digelorakan melalui kegiatan Workshop & Conference UMKM Sawit yang yang digelar Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta atau AKPY-Stiper bertema “UMKM Sawit dalam Mendukung Kemandirian Pangan & Energi” pada 23-24 April 2026 di Kampus AKPY-Stiper, Caturtunggal, Sleman. Kegiatan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai salah satu BLU lingkup Kementerian Keuangan ini dihadiri oleh 250 peserta dan dimeriahkan oleh beragam stan UMKM dari Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 April 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional secara daring pada Rabu (22/4/2026) yang diikuti seluruh unsur Kemenkeu Satu DIY. Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb DIY menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja fiskal daerah.

Bantul, 20 April 2026 - Pemerintah terus mendorong masyarakat, terutama generasi muda untuk berwirausaha sejak dini sebagai salah satu upaya untuk mendorong perekonomian kerakyatan. Akses terhadap pembiayaan dinilai menjadi salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan tersebut di mana hal tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar di Kantor Pemda Bantul pada Senin (20/4/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid didampingi Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti serta Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budiraharja.

Yogyakarta, 17 April 2026 - Sinergi pengelolaan dan implementasi kebijakan fiskal pusat serta daerah amat strategis untuk memastikan APBN tahun 2026 menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kesamaan persepsi, peningkatan pemahaman serta penguatan komitmen bersama mendukung implementasi kebijakan fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Semangat itulah yang diusung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) saat menggelar Stakeholders Day pada Kamis (16/4/2026) di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dihadiri seluruh satuan kerja lingkup DIY baik secara luring maupun daring, agenda ini juga diwarnai dengan pemberian anugerah Treasury Awards Tahun 2026 kepada satuan kerja berprestasi dalam pengelolaan APBN.

Yogyakarta, 9 April 2026 - Di tengah dinamika global yang masih berkecamuk, para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun regional harus selalu memperkuat sinergi agar terus menghadirkan ketahanan pangan di tengah masyarakat. Kinerja APBN pun dituntut adaptif menghadapi berbagai tekanan ketahanan pangan yang datang dari banyak sisi.

Sinergi tersebut salah satunya terwujud melalui kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025 pada Kamis (9/4/2026) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY). Digelar secara daring, kegiatan yang mengangkat tema ketahanan pangan ini dihadiri oleh berbagai stakeholders strategis, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Bapperida lingkup DIY hingga akademisi dari berbagai universitas.

Yogyakarta, 7 April 2026 - Sinergi pusat pemerintah pusat dan daerah sangat strategis dalam penentuan pengelolaan keuangan publik agar APBN menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan negara dan daerah kini menjadi instrumen penting dalam mendorong efektivitas belanja serta menjaga stabilitas fiskal secara keseluruhan.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid saat menyampaikan keynote speech dalam acara "Sharing Session Kebijakan Pengelolaan Uang Negara/Daerah dengan Pemerintah Daerah" di Yogyakarta, Selasa (7/4/2026). Kegiatan yang digelar Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb itu turut mengundang Badan Pengelola Keuangan dan Aset lingkup provinsi maupun kabupaten/kota di DIY.

Wates, 31 Maret 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melaksanakan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo terkait penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Selasa (31/3/2026) di Kompleks Perkantoran Pemkab Kulon Progo, Wates. Kegiatan ini digelar sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar APBN menghadirkan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat Kulon Progo.

Yogyakarta, 30 Maret 2026 - Negara terus berupaya mendukung ekonomi daerah dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui APBN. Salah satunya lewat pengembangan UMKM di DIY yang hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Juli Kestijanti mengatakan penyaluran KUR sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar Rp862,56 miliar untuk 15.850 debitur. Kabupaten Sleman mendominasi dalam penyaluran KUR DIY dengan total pembiayaan sebesar Rp277,02 miliar.