Yogyakarta, 26 Juni 2026 - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 31 Mei 2026 terus menunjukkan kinerja yang solid dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah, menjaga kesinambungan pelayanan publik serta memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan volatilitas pasar keuangan, APBN tetap berperan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi DIY.

Yogyakarta, 24 Juni 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) kembali menyelenggarakan Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional secara daring pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan dalam menjaga kinerja fiskal daerah sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah DIY.

Yogyakarta, 23 Juni 2026 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid membuka kegiatan "Regional Treasury Data-Ops Masterclass: Akselerasi SDM dalam Arsitektur Informasi" yang digelar Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) DJPb di Yogyakarta pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini merupakan wujud komitmen DJPb dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sehingga penyaluran APBN bisa selaras dengan perkembangan teknologi dan semakin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yogyakarta, 23 Juni 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Semester I Tahun 2026 secara daring pada Selasa (23/6/2026). Forum ini menjadi wadah penguatan sinergi dan mengevaluasi efektivitas instrumen kebijakan fiskal di daerah agar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, utamanya bagi UMKM.

Yogyakarta, 19 Juni 2026 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (19/6/2026). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan bagi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi pekerja sektor informal.

Yogyakarta, 18 Juni 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY di Teras Malioboro 1, Yogyakarta pada Kamis (18/6/2026). Kehadiran Kanwil DJPb DIY dalam kegiatan ini menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas sebagai fondasi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Yogyakarta, 5 Juni 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menghadiri pembukaan Grebeg UMKM DIY x Djamuan Istimewa 2026 yang diinisiasi Bank Indonesia pada Jumat (5/6/2026) di Atrium Jogja City Mall, Sleman, DIY. Mengusung tema “Nyawiji: UMKM Mukti, Ekonomi Mumpuni”, Grebeg UMKM DIY yang memasuki tahun ke-10 penyelenggaraan ini menjadi wadah kolaborasi pihak-pihak terkait untuk mendorong penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, dan peningkatan daya saing UMKM melalui transformasi digital.

Yogyakarta, 4 Juni 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menghadiri "Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali" yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/6/2026). Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (pemda) melalui sistem apresiasi yang berbasis kompetisi sehat guna menghadirkan manfaat nyata oleh masyarakat.