Yogyakarta, 10 Mei 2022
Kinerja perekonomian nasional menunjukkan adanya pemulihan, mengindikasikan kondisi yang solid dan terjaga. Pertumbuhan perekonomian positif di tahun 2021 menjadi pondasi yang baik bagi perbaikan perekonomian di tahun 2022. Perekonomian yang semakin pulih sejalan dengan penyebaran Covid-19 varian Omicron yang semakin terkendali, walaupun terdapat risiko global berupa konflik Ukraina-Rusia.
Dengan pandemi yang semakin terkendali, masyarakat semakin yakin untuk beraktivitas kembali. Google Mobility Index menunjukkan pergerakkan yang semakin tinggi hampir di seluruh area. Sejalan dengan adanya pergerakkan perekonomian, Indeks Keyakinan Konsumen menunjukkan adanya optimisme dari masyarakat, walaupun terjadi sedikit penurunan di Maret 2022. Dengan tingkat inflasi yang terkendali, pertumbuhan pendapatan dapat didorong sebesar 32,1% (yoy) meskipun adanya konstraksi belanja negara sebesar 6,2% (yoy).
APBN hadir sebagai motor penggerak pemulihan kondisi ekonomi. Pertumbuhan pendapatan, dari penerimaan perpajakan maupun bukan pajak, mengindikasikan perekonomian yang semakin pulih, utamanya didorong oleh Kalimantan yang tumbuh 49,73%. Seluruh provinsi di Kalimantan mencatatkan pertumbuhan pendapatan double digit hampir di seluruh jenis pajak, utamanya di PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21 dan Bea Keluar. Sementara itu, konstraksi belanja negara dikontribusikan oleh Jawa, turun 16,52% yang disebabkan oleh penurunan belanja barang dan belanja bantuan sosial.
Pertumbuhan pendapatan juga terjadi pada APBD. Adanya peningkatan kinerja digambarkan oleh pertumbuhan perpajakan daerah sebesar 72,3% (mtm) dan 12,8% (yoy), sejalan dengan mobilitas masyakarat yang semakin bergerak. Hal tersebut diindikasikan oleh peningkatan pajak yang bersifat konsumsi. Sulawesi menjadi pendorong pertumbuhan perpajakan daerah yang tumbuh signifikan 31,46% (yoy) dengan tingkat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 91,53%. Hal tersebut mendorong bertumbuhanya kemandirian daerah menjadi 20,65% pada Maret 2022. Namun, kontributor tertinggi tetap berada di Jawa dengan tingkat kontribusi sebesar 64,46%. Sementara itu, realisasi belanja masih relatif kecil, dengan rata-rata berada di bawah angka 10% dari pagu.
Untuk mendorong perekonomian yang sehat perlu adanya sebuah instrumen, yaitu investasi. Penguatan investasi di daerah menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, sebagai arah kebijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Potensi investasi Sumatera didominasi oleh sektor pariwisata, transportasi dan industri. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Medan – Binjai dan Deli Serdang menjadi salah satu proyek investasi yang perlu diprioritaskan. Di Jawa, pembangunan 13 kota industri baru di sekitar Cirebon – Patimban – Kertajati memiliki peluang untuk berkontribusi besar di perekonomian daerah. Begitu juga dengan Kalimantan dengan potensi investasi berada di sektor industri pengolahan, utamanya pembangunan industri minyak goreng di Kota Waringin Barat. Masih sama dengan regional sebelumnya, arah peluang investasi Sulawesi masih didominasi oleh industri pengolahan, utamanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mamuju Tampa Padang, Belangbelang (Matabe) dan pembangunan industri pengolahan limbah sabut kelapa di Gorontalo.
Sementara itu, pada Bali dan Nusa Tenggara, sektor pariwisata masih menjadi primadona dalam arah investasi. Pembangunan The Kelors Gateaway Hotels dan Villas di Labuan Bajo dan Mandalika Convention Hall Hotel and Resort di Lombok diharapkan dapat memaksimalkan potensi pariwisata di NTB dan NTT. Maluku dan Papua memiliki peluang investasi terkait dengan pembangunan jalan trans Papua sebagai akses penghubung seluruh Papua dan pembuka akses ke kedalaman papua. Selain itu, pembangunan KEK Sorong juga merupakan potensi investasi di regional ini.
Berdasarkan hal-hal di atas, Strategic Briefsheet Nusantara hadir sebagai tools untuk memberikan dasar dalam decision making process. Terdapat tiga isu utama di daerah sebagai dampak dari kebijakan pemerintah, yaitu 1) kenaikan PPN 11%, 2) kebijakan BLT minyak goreng dan 3) kebutuhan percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam Strategic Briefsheet Nusantara ini, terdapat beberapa rekomendasi policy responses cross function kepada unit antar eselon 1 interal Kementerian Keuangan seperti DJA dan DJPK, serta kepada kementerian/ lembaga teknis.
Strategic Briefsheet Nusantara Triwulan I TA 2022 Klik Disini!
