Liputan Kegiatan Launching Forum PNBP Se- D.I. Yogyakarta
Kondisi pelaksanaan APBN 2016 memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang terbatas. Kondisi yang sama dapat kembali terjadi bila tidak dilakukan langkah-langkah strategis oleh pemerintah. Pada tahun 2017, strategi yang diambil pemerintah adalah menggali potensi perpajakan, mengendalikan cost recovery, dan optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan K/L. Kebijakan pemerintah terkait PNBP dalam APBN 2017 adalah optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai implementasi dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta pada Selasa, 2 September 2017 bertempat di Aula Kanwil DJPb Prov. DI Yogyakarta menginisiasi pembentukan/ Launching Forum PNBP sekaligus Rakorda Satker Pengelola PNBP se Provinsi DI Yogyakarta. Pembentukan forum ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu Inisiatif Strategis Ditjen Perbendaharaan yang bersifat mandatory berupa pembentukan Forum Komunikasi sebagai wadah konsultasi dan komunikasi terkait optimalisasi pengelolaan PNBP. Selain itu acara tersebut juga bertujan membangun komitmen dan kesadaran akan pentingnya peran PNBP dalam mendukung pelaksanaan APBN 2017 sehingga ke depan PNBP khususnya yang terdapat di wilayah DI Yogyakarta dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi APBN, di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah.
Kegiatan yang berlangsung setengah hari ini dibuka dan ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Ludiro didampingi oleh Kepala Bidang PPA I, Ibu M.I. Sri Nuryati dan dihadiri oleh 78 satker penghasil PNBP. Dalam sambutannya Ludiro menekankan pentingnya perbaikan dalam tata kelola PNBP. Selain itu beliau juga menyampaikan pentingnya sharing ilmu antar satker terkait tata kelola dimaksud. Mengingat acara ini lebih berfokus pada peningkatan/ optimalisasi PNBP, maka yang diundang adalah satuan kerja penghasil PNBP, khususnya PNBP fungsional.
Bertindak sebagai narasumber Bapak M Chomnur, M.M, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb, yang menjelaskan tentang peranan PNBP dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah TA 2017. Selain materi yang disampaikan dari narasumber kantor Pusat, juga disampaikan sharing session oleh Bapak Ir. Sri Widodo, M.M (Kepala Bagian Tata Usaha satuan kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta) berjudul Strategi Optimalisasi PNBP BBKKP dalam Mendukung APBN. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, satker pengelola PNBP menyampaikan apresiasi atas inisiasi pembentukan forum ini serta merasakan banyak manfaat atas sharing materi yang ada. Pada akhir acara untuk meningkatkan komitmen satuan kerja dalam mendukung optimalisasi PNBP dilakukan penandatangan Piagam Komitmen Optimalisasi PNBP secara simbolis yang diwakili oleh 4 (empat) satuan kerja penghasil PNBP, yaitu Pusdiklat Regional di Yogyakarta, Kantor Kemenag Kulonprogo, Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta.
Pembentukan Forum PNBP ini disepakati akan berkelanjutan dan ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi on the spot ke satuan kerja pengelola PNBP di wilayah DI Yogyakarta. Dengan forum PNBP dan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan PNBP khususnya di wilayah DI Yogyakarta dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pelaksanaan APBN TA 2017.