Yogyakarta, 6 Desember 2018 – Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM, Pemerintah telah meluncurkan kredit program berupa KUR dan pembiayaan UMi. Ketepatan sasaran penerima kredit program harus menjadi prioritas, baik bagi pemda maupun lembaga penyalur.
SIKP yang dibangun untuk memperbaiki penyaluran kredit program diharapkan dapat memberikan early warning system sehingga penyaluran KUR tepat sasaran dan tepat jumlah, menyediakan informasi yang valid mengenai calon debitur potensial dan debitur, bahan kajian dalam pengambilan kebijakan serta otomatisasi verifikasi tagihan subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Heru Pudyo Nugroho dalam sambutan pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Tahun 2018”pada hari Rabu, 5 Desember 2018 yang berlangsung di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kepala Kanwil mewakili Ditjen Perbendaharaan juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Program KUR 2018 Terbaik Pertama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi. Dalam paparan pertama oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Aris Saputro, disampaikan bahwa penyaluran KUR 2018 di DIY per 30 November 2018 telah mencapai Rp2,67 triliun dengan 98.552 debitur, dengan penyalur terbesar Bank BRI sebanyak Rp1,58 triliun dengan 81.640 debitur dan input data calon debitur terbanyak dilakukan oleh Pemkab Sleman sejumlah 18.014. Sedangkan penyaluran UMi sampai dengan 30 November 2018 sebesar Rp19,08 miliar, 5.300 debitur dengan penyaluran terbesar di Kabupaten Sleman Rp7,07 miliar, dengan 2.104 debitur. Faktor pendorong keberhasilan KUR dan pembiayaan UMi adalah adanya koordinasi antar stakeholders terkait, sosialisasi secara intens oleh Kanwil, Pemda maupun Bank Penyalur, adanya monitoring dan evaluasi, serta kerja sama penyaluran UMi antara LKBB dan BUMDes melalui pola pengembalian pada saat panen (Kabupaten Kulon Progo). Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi, yaitu bank cabang tidak dapat mengakses SIKP, bank tidak dapat langsung mengeksekusi calon debitur yang sudah lunas, bunga UMi masih tinggi, dan belum tersosialisasinya UMi di kalangan masyarakat.
Pada paparan kedua, Kepala Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat SMI, Dwi Apriani menyampaikan materi terkait Implementasi SIKP Untuk Mewujudkan Ketepatan Sasaran Kredit Program. Tujuan pengembangan SIKP adalah sebagai early warning system¸ know your customer (debitur), support pengambilan kebijakan, dan otomatisasi verifikasi tagihan subsidi bunga. Terkait penyaluran KUR Tahun 2018 menurut wilayah didominasi di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran 55 persen, Sumatera 19,3 persen, dan Sulawesi 11,2 persen.
Materi ketiga disampaikan mengenai Kerjasama Pendanaan PIP dengan Pemda oleh Kepala Divisi Kerjasama Pendanaan, PIP, Faiz Rasyid Hendrawan. PIP telah melayani pembiayaan UMi di lebih dari 500 kabupaten/kota, dan hadir di lebih dari 50 persen kabupaten tertinggal. Tahun 2018 alokasi dana kelola sebesar Rp2.5T, dan tambahan 9 koperasi sebagai linkage, program ini telah melakukan total penyaluran lebih dari Rp1T, ke lebih dari 400ribu debitur. Penyaluran UMi di seluruh Indonesia per 30 November 2018 mencapai Rp1,393 triliun.
Sesi paparan diakhiri dengan kisah inspiratif Kabupaten Sleman dalam mencapai inputing calon debitur terbanyak se-DIY Tahun 2018 yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian, Setda kabupaten Sleman, Emmy Retnosasi. Diharapkan trik dan tips yang dikemukakan oleh Pemkab Sleman mampu memotivasi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan upload data UMKM calon potensial debitur KUR melalui SIKP. FGD dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Wuri Handoyo.