Yogyakarta, 15 Maret 2021
Dalam rangka penyampaian arahan strategis Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para pimpinan di lingkup Ditjen Perbendaharaan, dilaksanakan Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II dan pejabat eselon III lingkup Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan secara dengan daring dan luring bertempat di Aula Jusuf Anwar, Gedung Prijadi II (15/3).
Kegiatan dibuka dengan laporan Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel kepada Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto. Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melaporkan kondisi terkini mengenai tugas fungsi, keorganisasian, serta SDM Ditjen Perbendaharaan yang terdiri dari 1 Sekretariat, 7 Direktorat Teknis, serta 1 Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, serta instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah dan 182 KPPN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung oleh 7.473 pegawai.
Agenda utama pada rapat pimpinan kali ini adalah penyampaian arahan strategis Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para pimpinan di lingkup Ditjen Perbendaharaan. Pada hari Jumat (12/3) lalu telah dilaksanakan pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Aula Mezanin, Gedung Juanda I Kementerian Keuangan. Berdasarkan kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto dilantik menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan menggantikan Andin Hadiyanto yang dilantik menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto mengawali arahan dengan menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan seluruh Insan Perbendaharaan atas dedikasi yang luar biasa dalam mengawal pelaksanaan APBN dan menjalankan perannya sebagai bendahara umum negara. Prestasi dalam mengawal APBN ini telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak.
Direktur Jenderal Perbendaharaan mendorong pentingnya peran Kepala Kanwil DJPb sebagai Chief Economist di daerah. Kepala Kanwil DJPb dituntut memiliki kemampuan untuk mendeliver kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan insight tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik di daerah dengan membina sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal perekonomian. Dirjen Perbendaharaan juga memberikan arahan seluruh jajaran untuk selalu mengawal program pemulihan ekonomi nasional di daerah pada tiap-tiap sektornya.