Yogyakarta, 5 Juli 2021
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Sahat MT Panggabean, menyampaikan realisasi belanja negara sampai akhir Juni 2021 (cut off 3 Juli 2021) sebesar Rp11,12 triliun atau 50,22 persen, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp5,20 triliun atau 43 persen dan realisasi TKDD sebesar Rp5,96 triliun atau 58,82 persen. Terkait realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah DIY, hingga 25 Juni 2021 untuk realisasi klaster Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalur untuk 401 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Sembako/BPNT untuk 1,75 juta KPM, BST untuk 531 ribu KPM, BLT Desa untuk 188,60 ribu KPM, Kartu Prakerja untuk 64,31 ribu orang, dan bantuan kuota internet untuk 795,94 ribu pelajar dan tenaga didik. Realisasi klaster Kesehatan untuk klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 senilai Rp279,06 miliar. Kemudian, dukungan UMKM dan korporasi, khusus untuk subcluster BPUM sudah disalurkan kepada 107,11 ribu PUM senilai Rp128,53 miliar. Sementara itu, terkait program prioritas/padat karya, di wilayah DIY terealisasi melalui Kementerian Pertanian sebesar 22,77 persen, Kementerian PUPR 56,58 persen dan Kementerian Perhubungan sebesar 35,81 persen.
Hal tersebut disampaikan dalam FGD Fiskal yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BI pada 5 Juli 2021 melalui zoom yang diikuti Kanwil Ditjen Perbendaharaan, DPPKA DIY, BPKAD Kota Yogyakarta dan BKAD Kabupaten Sleman. Lebih lanjut disampaikan beberapa faktor pendorong realisasi belanja yaitu, pelaksanaan proyek infrastruktur terutama jalan, irigasi dan jaringan serta tuntutan kebutuhan masyarakat, seperti penyaluran BOS atau bantuan lainnya dan pembayaran gaji atau sejenisnya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat realisasi belanja, antara lain penyesuaian kegiatan dengan kebijakan pada masa pandemi covid-19, penurunan pendapatan pada K/L yang mempengaruhi besaran maksimal pencairan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk satker-satkernya, faktor alam, keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, dan reviu APIP membutuhkan waktu yang lama.
Mengakhiri paparan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyampaikan prognosis belanja pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai 93,19 persen pada akhir tahun 2021. Hal tersebut dapat dicapai melalui efisiensi belanja berupa penajaman biaya operasional yang sejalan dengan perubahan proses kerja, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan (service delivery), dan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar serta antisipasi terhadap berbagai tekanan.
