Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan langkah pengelola keuangan untuk memberikan yang terbaik. Hal ini tergambar dari pencapaian opini audit Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2020, 85 Kementerian Negara/Lembaga mampu untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hanya 2 K/L yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

 

Sejarah baru terukir di tahun ini dengan tidak adanya K/L yang mendapatkan opini Tidak Mengeluarkan Pendapat (TMP). Apresiasi tinggi patut diberikan kepada semua pihak yang berkontribusi atas Raihan tersebut.

 

Namun demikian, terdapat beberapa temuan BPK yang harus ditindaklanjuti segera dan memerlukan perhatian agar temuan yang sama tidak terulang kembali di periode pelaporan mendatang dan opini WTP tetap dapat diraih.

 

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap temuan-temuan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengadakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah Tahun Anggaran 2021 secara daring (30/8).

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sugeng Winarno, berharap agar sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Selain permasalahan temuan BPK, Narasumber dari Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan materi terkait perubahan metode penilaian persediaan dari Harga Perolehan Terakhir (HPT) menjadi Metode First In First Out (FIFO). Kegiatan diakhiri dengan diskusi dan Tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh para peserta sosialisasi.