
Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh BI Yogyakarta, OJK Perwakilan Yogyakarta, Kanwil Ditjen Pajak DIY, KPPBC Yogyakarta serta seluruh pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dengan narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, BPS Provinsi DIY, Bappeda DIY dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY.
Dari kegiatan ini terdapat empat poin yang dapat disimpulkan yaitu : Poin pertama terkait kinerja fiskal DIY, sebagaimana disampaikan Arvi Risnawati, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY bahwa sampai dengan triwulan III 2021 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 4,93 triliun tumbuh 4,06 persen (yoy) dan realisasi belanja mencapai Rp 15,78 triliun (71,58 persen) atau tumbuh 5,44 persen. Dalam kesempatan ini disampaikan juga mengenai peran investasi pemerintah salah satunya dapat mendorong perekonomian di daerah melalui investasi langsung melalui skema investasi langsung maupun menarik sektor swasta untuk bersama membangun daerah.

Poin Ketiga, Kinerja APBD DIY sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp 3,75 triliun dari target sebesar 6,10 triliun dengan capaian kinerja keuangan sebesar 61,97 persen dan capaian fisik 75,73 persen, serta upaya Pemda DIY dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani diantaranya melalui Jogja Agro Tekno Park sebagai inkubator Agribisnis dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
Poin Keempat, Isu-isu pengembangan potensi investasi kawasan sekitar exit tol di Kabupaten Sleman dengan isu strategis pembangunan exit tol di kawasan heritage mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari segitiga emas pengembangan kawasan destinasi super prioritas Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur Yogyakarta Prambanan sebagaimana disampaikan Marcelinus Sukarno dari DPPM DIY. Terkait isu strategis pembangunan exit tol diantaranya tarik menarik antara pelestarian Outstanding Universal Value (OUV)/keunggulan nilai kawasan dan pengembangan ekonomi perlu dipertimbangkan dampak yang timbul dari pengembangan kawasan tersebut karena disamping menambah nilai tambah kawasan melalui pariwisata budaya namun perencanaan yang tidak hati-hati justru akan membahayakan nilai-nilai spesial kawasan dan tentunya butuh koordinasi serius lintas sektor dalam hal perencanaan dan penataan kawasan pungkas Sukarno.