Yogyakarta, 18 Agustus 2022
Rapat ALCo regional Provinsi Yogyakarta kembali dilaksanakan untuk periode s.d. 31 Juli 2022 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Kementerian Keuangan secara daring melalui media zoom, 18 Agustus. Rapat dibuka dengan paparan dari Kepala Kanwil DJPb Yogyakarta Arif Wibawa. Realisasi belanja negara sampai dengan Bulan Juli 2022 tercatat sebesar Rp11,94 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp5,66 triliun dan TKDD Rp6,28 triliun. Hampir seluruh belanja pemerintah pusat mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, kecuali belanja bantuan sosial. Kondisi pendapatan negara hingga bulan Juli 2022 justru menunjukkan tren positif apabila dibandingkan Juli 2021. Kenaikan sebesar Rp753,86 miliar sebagian besar disumbang oleh penerimaan PPh dan PPN. Yunipan dari Kanwil DJP Yogyakarta menyampaikan bahwasanya kinerja penerimaan pajak sampai Juli 2022 mencapai Rp3,12 miliar yang disumbang oleh kenaikan pajak penghasilan. Komponen pendapatan negara yang berasal dari pendapatan bea dan cukai hingga bulan Juli 2022 tercatat sebesar Rp327,9 miliar. Bea masuk sebagai kontributor penerimaan mengalami penurunan yang berasal dari komponen penerimaan BC 2.5 akibat tidak adanya penerimaan yang berasal dari barang kiriman. Kontribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN khususnya pengelolaan kekayaan negara oleh KPKNL Yogyakarta diklaim mencapai Rp13,8 miliar. Selain sebagai sumber pendapatan, pengelolaan kekayaan negara juga berperan aktif dalam efisiensi belanja melalui cost saving yaitu berupa pemenuhan kebutuhan aset tanpa menggunakan dana APBN atau APBD, salah satunya melalui hibah BMN kepada pemerintah daerah di Provinsi Yogyakarta.
Perkembangan program pemberdayaan UMKM juga turut dibahas dalam forum ini. Kegiatan pemberdayaan yang diagendakan oleh Kanwil DJP Yogyakarta antara lain bekerja sama dengan ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) dan Busines Development Services (BDS) yang merupakan program pembinaan dan pengawasan wajib pajak UMKM. Sementara itu, Balai Diklat Yogyakarta menambahkan bahwasanya mereka telah melakukan koordinasi dengan UMKM wilayah Kalasan dan dijadwalkan pula agenda-agenda pemberdayaan oleh BDK ke depannya, salah satunya adalah lelang UMKM melalui KPKNL Yogyakarta. Selain itu, Arif Wibawa menyampaikan bahwa dalam rangka kunjungan delegasi G-20 di Yogyakarta yang direncanakan tanggal 14-15 September 2022, Kemenkeu Satu wilayah Yogyakarta berencana membuka booth untuk memasarkan produk-produk UMKM, dan semua instansi vertikal eselon I di Yogyakarta agar dapat berpartisipasi dengan memajang produk unggulannya
