Yogyakarta, 16 Mei 2023
Sejalan dengan fungsi Kanwil DJPb sebagai regional chief economist di daerah, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan I Tahun 2023 Pemerintah Daerah DIY bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta (16/5).
Kegiatan Rakordal Triwulan I ini mengambil tema "Akuntabilitas, Integritas, kepatuhan Publik ASN, dan Reformasi Birokrasi" dengan menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.; Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X; serta Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada️, Prof. Dr. Purwo Santoso. Kegiatan Rakordal juga dihadiri Pimpinan DPRD DIY, Bupati Walikota se-DIY, Anggota Parampara Praja, Anggota DPD RI, Instansi Vertikal di Wilayah DIY, dan Para Kepala OPD/PA/KPA Pemda DIY.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, setiap daerah wajib berkontribusi pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem sampai 0% pada tahun 2024. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, kemiskinan dan ketimpangan di DIY perlu ditangani secara kolaboratif lintas wilayah, lintas sektor dan lintas aktor.
Diketahui, ekonomi DIY tumbuh positif 5,15%, disertai capaian Indeks Pembangunan Manusia 80,64 di atas rerata nasional. Ini menunjukan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Disaat bersamaan, capaian DIY pada angka kemiskinan 11,49 dan rasio Gini 0,459 di atas rerata nasional menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, isu hulu dan hilir perlu disinkronkan melalui upaya Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). Hal ini agar reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, tetapi dapat memiliki dampak untuk masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Prof. M. Mahfud MD mengatakan, Rakordal yang digelar ini penting mengingat membahas mengenai langkah pembangunan kedepan. Pun dengan pemberian penilaian atas kinerja OPD yang dapat menjadi bahan evaluasi yang positif.
Menurut Prof. M. Mahfud MD, perlu ada penilaian obyektif atas penyerapan anggaran terendah dan penyerapan anggaran terbaik. Tradisi ini bertujuan untuk mengendalikan penyerapan anggaran, yang juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena memang, penyerapan anggaran yang sesuai dengan program menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah.
