Yogyakarta, 20 Juli 2023
Halo Sobat #InTress,
Ulasan mengenai Perjalanan Dinas (Perjadin) merupakan topik favorit satuan kerja karena penerapan maupun pemahamannya yang sangat beragam. Selain itu, Perjadin merupakan temuan signifikan dan berulang pada laporan keuangan Kementerian/ Lembaga (K/L) oleh BPK, antara lain berupa pertanggung jawaban belanja Perjadin yang belum sesuai ketentuan, bahkan fiktif.
Dalam rangka mendorong satker untuk menerapkan prinsip selektif dan efisien dalam mengimplementasikan Perjadin, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan forum diskusi Kamis Pahingan bertema “Serba-Serbi Perjalanan Dinas bertempat di Gedung Treasury Learning Center Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara offline tersebut dihadiri 40 satuan kerja (20/7).
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, berharap kegiatan Kamis Pahingan ini dapat menggali permasalahan dalam pelaksanaan Perjadin pada satker dan mengupayakan pemecahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut disampaikan bahwa terdapat empat prinsip pelaksanaan Perjadin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012. Prinsip-prinsip tersebut yaitu Perjadin harus dilaksanakan secara selektif, dilakukan dengan anggaran yang tersedia dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, dilakukan dengan efisien dan efektif, serta perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas harus dengan prinsip akuntabilitas.
Selanjutnya sesi pemaparan materi oleh Agus Ilhami, Pengolah Data Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Senior, menjelaskan secara terperinci tentang komponen perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri dari uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan biaya jenazah. Kegiatan Forum Diskusi Kamis Pahingan ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang dipandu moderator, Analis PPA I-B Senior, Andri Pamungkas.
