Yogyakarta, 27 Maret 2024
Halo Sobat #InTress,
Sebagai upaya menyinergikan kebijakan fiskal nasional dan daerah, Kanwil DJPb DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Kebijakan Fiskal Daerah (27/3). Kegiatan ini sejalan dengan peran Kanwil DJPb DIY sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor di daerah.
Penyelarasan kebijakan fiskal nasional melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
FGD ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dalam mendukung perbaikan kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) layanan publik di daerah, memberikan saran dalam merespon perubahan ekonomi, memitigasi resiko, merencanakan pengeluaran yang bijaksana dan memaksimalkan sumber daya finansial.
Kepala Kanwil DJPb DIY yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang PPA II, Juli Kestijanti, dalam sambutannya menyampaikan kembali salah satu fungsi APBN dan APBD yaitu fungsi stabilisasi yang berperan sebagai alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian. Disampaikan pula bahwa Kanwil DJPb DIY siap melaksanakan asistensi penilaian kesesuaian Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggara Sementara (KUA PPAS) dari pemerintah kabupaten/kota dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
Hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini antara lain BKAD/BPKAD/BAPPEDA di lingkup Pemda DIY dan KPPN di lingkup Kanwil DJPb DIY.
Acara diakhiri dengan sharing session, tanya jawab serta diskusi mengenai upaya optimalisasi PAD, efisiensi belanja dan hal-hal yang terkait penganggaran dari para peserta FGD yang difasilitasi oleh narasumber Kepala Seksi PPA IIB Kanwil DJPb DIY, M. Ali Agil Prasetyo.
Kegiatan positif ini merupakan salah satu forum untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara Kanwil DJPb DIY dengan pemerintah daerah se-DIY.
