Yogyakarta, 16 Mei 2024 – Kanwil DJPb DIY menggelar sosialisasi bertema “Harmonisasi Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tingkatkan Transaksi Cashless Lingkup DIY” bersamaan dengan momen Kamis Pon (16/5/2024). Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri satuan kerja (satker), KPPN, dan bank himbara (himpunan bank negara) di lingkup DIY.
Acara tersebut dikemas dalam bentuk stakeholder’s day. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menjelaskan sejumlah manfaat di balik penggunaan KKP yang bermuara pada peningkatan kualitas belanja negara.
“Salah satunya melalui penggunaan KKP yang bertujuan meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi idle cash dari penggunaan Uang Persediaan, dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai,” kata Kepala Kanwil DJPb DIY.
Selain itu, Agung Yulianta juga menyampaikan pemanfaatan KKP sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai yang sudah digaungkan sejak 2014. Kemudian sejak tahun 2024, pelaksanaan pembayaran dengan transaksi nontunai menjadi salah satu indikator penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi mengatakan potensi transaksi KKP di DIY sampai dengan 19 Maret 2024 baru mencapai 3.719 transaksi dengan nilai Rp4 miliar. Asri pun menjelaskan beberapa tantangan dalam mengimplementasikan KKP.
Pertama, masih adanya mindset pejabat perbendaharaan yang merasa nyaman dengan transaksi tunai. Kemudian, kurangnya awareness pimpinan K/L dalam mendorong pemanfaatan KKP, masih terjadinya proses penerbitan KKP dalam waktu yang lama oleh bank penerbit, dan sarana transaksi cashless yang masih terbatas.
“Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja serta perbankan diharapkan mampu meningkatkan komitmen dan sinergi dalam mendukung implementasi KKP demi mencapai dampak yang diharapkan, yaitu terciptanya budaya cashless secara luas, pemanfaatan kas yang efektif dengan meminimalkan idle cash, dan opportunity loss serta meningkatkan kualitas belanja pemerintah,” ujarnya.
Sesi paparan dilanjutkan dengan sharing session perwakilan Bank Himbara terkait capaian pelaksanaan KKP dan diskusi bersama satuan kerja. Selanjutnya masing-masing Bank Himbara memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang memiliki nominal dan jumlah ransaksi KKP terbanyak yaitu Balai BPOM dan Basarnas Yogyakata (Bank Mandiri), TVRI Stasiun DIY dan BNNP DIY (Bank BRI) serta BDI dan Istana Kepresidenan Yogyakarta (Bank BNI). Selain itu, diserahkan juga penghargaan Satuan Kerja dengan Implementasi Cashless Society Terbaik Lingkup Kanwil DJPb DIY kepada Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta.
