Yogyakarta, 20 Mei 2024 – Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kemanfaatan Investasi Pemerintah Dalam Program FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah D.I. Yogyakarta” pada Senin (20/5/2024). Lewat forum ini, Kanwil DJPb DIY mengungkap hasil monitoring dampak program KPR Sejahtera FLPP untuk memastikan apakah telah berjalan efektif dan efisien serta memberikan dampak bagi penerima manfaat.
FGD ini dihadiri sejumlah stakeholder terkait. Mulai dari bank Himbara, BPD DIY, Bappeda lingkup DIY, Dinas PUPESDM DIY, Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi DIY, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi DIY, dan sejumlah pengembang perumahan subsidi.
Dalam sambutannya saat membuka FGD, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyampaikan saat ini masih terjadi backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Pemerintah kemudian mengintervensi kebutuhan terhadap perumahan tersebut, salah satunya lewat Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan nilai penyaluran mencapai Rp51,49 triliun dalam 3 tahun terakhir.
“Kanwil DJPb DIY melaksanakan Monitoring Dampak Program KPR Sejahtera FLPP untuk memastikan program telah berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan dampak positif bagi kelompok MBR yang merupakan sasaran dari program. FGD yang diselenggarakan ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide konstruktif dari berbagai pihak yang diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemanfaatan Investasi Pemerintah dalam program FLPP di wilayah DIY dan Nasional,” ujar Agung Yulianta.
Sementara itu, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi menyampaikan Analisis Hasil Survei Kemanfaatan Program FLPP dalam sesi pemaparan. Hasil survei tersebut mengungkap hubungan simbiosis antara kepemilikan rumah dan aspek-aspek kualitas hidup lainnya seperti pendapatan, kesehatan, dan akses ke kebutuhan dasar.
“Secara kualitatif, hasil survei juga menunjukkan program FLPP berhasil meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat secara lebih luas,” kata Asri.
Kanwil DJPb DIY kemudian mengusulkan sejumlah policy responses yaitu: (i) Memperluas akses ke opsi pembiayaan yang lebih beragam, (ii) Memperkuat sinergi peran BP TAPERA, Kementrian PUPR dan Pemerintah Daerah dalam penyaluran FLPP, (iii) Menambah keterlibatan tenaga kerja lokal, dan (iv) Intervensi APBD dalam peningkatan akses infrastruktur dasar di kawasan perumahan FLPP.
Selanjutnya Kepala Bidang Sarpras Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Emi Kusparyati memaparkan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di DIY. Emi mengungkap permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Lalu belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman serta belum optimalnya peningkatan akses sanitasi layak dan aman.
“Sedangkan kebijakan untuk mengatasinya dilakukan melalui integrasi penanganan perumahan dan kawasan permukiman secara lintas sektor” tuturnya.
Sesi paparan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta.
