Yogyakarta, 29 Juli 2024 - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Workshop on Government Finance Statistics (GFS) pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 di Aula KPPN Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Acara ini digelar untuk meningkatkan transparansi dan sebagai bentuk tindak lanjut atas catatan BPK RI dalam “Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah”.
Workshop yang mengangkat tema “Strengthening Transparency and Accountability through Empowering Regional-Owned Enterprise Data” ini menghadirkan 3 panelis, yakni IMF Advisor, Deon Tanzer; Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Endrawati Utami; dan Direktur Utama PDAM Tirtamarta Yogyakarta, Majiya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur APK DJPb, Fahma Sari Fatma dan Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta serta peserta yang berasal dari Kanwil DJPb DIY, perwakilan pemerintah daerah lingkup DIY, dan BUMD.
Dalam Welcoming Remarks, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengapresiasi kegiatan ini dan mendukung agar informasi keuangan, baik di BUMN/BUMD sebagai kekayaan negara/daerah yang dipisahkan serta lembaga lain yang memperoleh fasilitas dari negara dapat disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari keuangan negara yang utuh.
“Salah satunya melalui penyusunan Government Finance Statistics (GFS),” kata Agung Yulianta.
Direktur APK DJPb, Fahma Sari Fatma dalam keynote speech menyampaikan bahwa GFS dapat menjadi solusi dalam proses konsolidasi data pemerintah dan korporasi public. GFS dinilai mampu menjembatani perbedaan standar akuntansi yang digunakan.
“Level transparansi fiskal juga dapat meningkat dengan penambahan cakupan entitas, khususnya BUMD,” tutur Fahma Sari Fatma.
Beberapa kesimpulan muncul dari paparan para panelis. Mulai dari data laporan keuangan BUMD sangat berarti untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, kinerja positif BUMD berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah serta PDAM sebagai BUMD telah menggunakan sistem informasi dalam pelaporan keuangan dan memiliki bagan akun sebagaimana regulasi yang berlaku.
Workshop kemudian dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) untuk memperoleh gambaran proses pelaporan keuangan BUMD dan tantangan yang dihadapi serta pemanfaatan data laporan keuangan.
