Yogyakarta, 14 Agustus 2024 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DJPb DIY) menyelenggarakan kegiatan “Workshop Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di wilayah DIY dan Rapat Komite ALCo Regional realisasi s.d. 31 Juli 2024” pada 14 Agustus 2024 di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Workshop ini digelar untuk meningkatkan kompetensi analisis para pegawai Kanwil DJPb DIY untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan diikuti oleh jajaran Kemenkeu Satu di DIY serta perwakilan pejabat dan pegawai Kanwil DJPb DIY. Workshop ini turut menghadirkan narasumber yaitu Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E selaku local expert ekonomi dan fiskal DIY.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY menegaskan kembali pesan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk memperkuat peran Kemenkeu Satu di daerah untuk mengawal realisasi APBN yang berkualitas. Agung mengatakan pesan itu disampaikan Menkeu dalam Forum Regional Chief Economist (RCE) yang digelar di Serang, Banten beberapa waktu lalu.
"Ibu Menteri mengapresiasi kolaborasi di daerah dalam mengawal realisasi APBN. Karena penyerapan belanja negara tak hanya soal penyerapan, tetapi juga kualitas dan isinya. Kita yang ada di daerah ini diharapkan mampu memotret arah kebijakan APBN apakah sesuai dengan rancangan awal. Termasuk menganalisis kebijakan yang dibuat untuk menghadapi dinamika perekonomian baik yang terjadi secara global maupun regional," ucap Agung.
Menurutnya, realisasi APBN yang berkualitas penting untuk mewujudkan program kesejahteraan yang menyentuh langsung masyarakat. Mulai dari penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi sampai iklim investasi.
"Karena kebijakan fiskal tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari kita," tutur Agung.
Sementara itu, Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E juga mengamini pesan dari Menteri Keuangan. Menurutnya, Kemenkeu Satu lingkup di DIY perlu menggelar forum rutin untuk melakukan refreshing metodologi analisis yang diterapkan.
"Kalau bicara kualitas anggaran perlu mengidentifikasi apa dampak dan manfaat penggunaan anggaran. Setiap aktivitas harus memberikan dampak, Ibu Menteri selalu menekankan kebijakan berbasis bukti, jangan anekdotal, setiap harus dilengkapi bukti," kata Evi.
Forum ini kemudian diwarnai dengan tanya jawab serta dialog interaktif antarpeserta workshop. Seluruh peserta sepakat pengelolaan APBN harus memberikan manfaat dan dampak langsung kepada masyarakat.
