Yogyakarta, 21 November 2024 - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menegaskan pentingnya kesetaraan dalam akses agar organisasi mampu meraih prestasi gemilang. Meski setiap individu dalam organisasi memiliki keterbatasan, hal itu diharapkan menjadi pelecut semangat dalam meraih prestasi.
Hal tersebut disampaikan Agung Yulianta dalam sesi Morning Briefing yang digelar di Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Senin (18/11/2024). Agung menekankan aspek tersebut dengan melihat pentingnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kepala Kanwil DJPb DIY juga mengapresiasi Tim PUG dari Kanwil DJPb DIY yang baru saja meraih penghargaan "Duta Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Program Terbaik Tahun 2024". Hal ini membuktikan Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta berkomitmen dalam mewujudkan layanan PUG yang setara dan inkulsif.
"Pentingnya kesetaraan dalam akses meskipun terdapat keterbatasan serta memastikan keadilan sehingga semua memiliki peluang yang sama. Saya juga mengucapkan apresiasi kepada Tim PUG Kanwil DJPb DIY atas pencapaian terbaik melalui kolaborasi yang solid," kata Agung.
Sebagai Learning Organization (LO), Agung Yulianta juga berharap Kanwil DJPb DIY mampu menempatkan diri secara adaptif terhadap perkembangan baik dalam pengetahuan, teknologi maupun kebijakan. Dia berharap segala pencapaian baik yang telah diraih mampu diinternalisasi dan ditindaklanjuti dengan kolaborasi.
Selanjutnya, Duta PUG Kanwil DJPb DIY, Andi Budiyanto menyampaikan materi implementasi pengarusutamaan gender. Andi menjelaskan tentang konsep gender yang melibatkan pengumpulan data terpilah untuk dianalisis dalam merumuskan strategi gender.
"Strategi ini seperti akses yang fokus pada manfaat seperti pelaksanaan kegiatan expo UMKM yang melibatkan penyandang disabilitas, penurunan stunting, dan sosialisasi pencegahan pelecehan seksual," kata Andi.
Dia mengatakan Pengarusutamaan Gender (PUG) memerlukan tujuh prasyarat yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat, data terpilah, dan peran masyarakat. Komitmen diwujudkan melalui SK pengelolaan PUG, kebijakan yang jelas, pengelolaan SDM hingga peran masyarakat.
"Implementasi PUG diarahkan ke Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memastikan rencana kerja dan anggaran mendukung kesetaraan dan keadilan gender," tuturnya.
