Yogyakarta, 24 Desember 2024 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan "Rapat Komite ALCo Regional DIY Realisasi s.d. 30 November 2024" pada Jumat tanggal 20 November 2024 di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Rapat yang bertujuan memperkuat peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui sinergi bersama Kemenkeu Satu ini membahas hasil analisis sejumlah pihak terkait implementasi program ketahanan pangan di DIY dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bappeda DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, akademisi UGM serta perwakilan Kemenkeu Satu dan dimoderatori oleh Tengku Yustisia selaku Kepala Seksi PPA IIA Kanwil DIY. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi akademis untuk merumuskan rekomendasi strategis terkait isu-isu fiskal dan regional.
"Fokus diskusi kali ini adalah ketahanan pangan yang relevan dengan realisasi asumsi makro APBN, penerimaan negara serta program prioritas pemerintah," ucap Agung.
Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti memaparkan sejumlah tantangan di sektor pertanian DIY, termasuk kecilnya lahan petani, rendahnya minat generasi muda, dan kebutuhan teknologi mahal untuk daerah seperti Kabupaten Gunungkidul. Ia mengusulkan strategi seperti pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, dan edukasi konsumsi ikan untuk mendukung ketahanan pangan.
Selanjutnya, R. Bambang Dwi W. dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menyampaikan perlunya diversifikasi pangan, modernisasi irigasi serta kolaborasi dengan BUMDes dan koperasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Sementara itu, akademisi UGM, Evi Noor Afifah menyoroti perlunya perubahan pola konsumsi dan perlindungan lahan dari alih fungsi untuk menghadapi krisis pangan global dan perubahan iklim.
Berdasarkan laporan ALCo realisasi sampai dengan 30 November 2024, Belanja Negara mencatat pertumbuhan 7,31% (yoy) mencapai Rp21,38 triliun dengan Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 7,67% dan Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 6,91%. Pendapatan Regional DIY juga meningkat 10,7%, didorong kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 11% dan PNBP 9,7%.
Kinerja positif ini mencerminkan pentingnya peran APBN sebagai instrumen fiskal yang kredibel dalam menjaga kestabilan ekonomi regional meski tantangan global seperti perlambatan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas tetap perlu diantisipasi.
