Yogyakarta, 9 Januari 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) periode Triwulan IV 2024 pada Rabu (8/1/2025) di Gedung Treasury Learning Center (TLC), Kota Yogyakarta. DKRO yang diikuti 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup DIY ini merupakan salah satu langkah dalam menyusun strategi demi meningkatkan kinerja di tahun 2025 dengan bermodalkan capaian pada tahun 2024.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta ini diawali dengan pemaparan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) dari seluruh pejabat administrator yang hadir mulai dari para kepala bidang, kepala bagian, dan kepala KPPN. Terungkap, berbagai tantangan dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja level atau UPK-Two Kanwil DJPb dan UPK-Three KPPN di awal tahun 2024 telah dilaksanakan dan menghasilkan capaian yang cukup memuaskan.
Hal tersebut tercermin pada prognosis Nilai Kinerja Organisasi tingkat Kanwil DJPb dan KPPN yang meningkat pesat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Diketahui, DKRO ini secara rutin menjadi forum komunikasi, media pemantauan, dan pembinaan kinerja di lingkup Kanwil DJPb DIY.
Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPbDIY, Agung Yulianta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan pegawai yang telah memberikan kontribusi atas terwujudnya kinerja organisasi yang masif. Selanjutnya, Agung juga meminta kepada seluruh pejabat agar segera memetakan area-area yang masih menjadi kendala pencapaian kinerja di tahun 2024 dalam rangka memastikan adanya perbaikan berkelanjutan.
"Untuk itu perlu dilakukan penyusunan analisis SWOT untuk menentukan strategi organisasi di tahun 2025, merumuskan mitigasi risiko serta melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk mendorong kinerja yang lebih baik," ucap Agung.
Agung Yulianta juga mendorong agar output berupa berbagai kajian dan analisis yang telah disusun Kanwil DJPb DIY sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah dapat dimanfaatkan lebih luas oleh para stakeholders dan akademisi pada tahun 2025 ini. Selain itu, Agung juga menekankan agar seluruh pejabat dan pegawai untuk melaksakan mandat dari para pimpinan tinggi Kementerian Keuangan untuk memastikan terwujudnya efisiensi pelaksanaan anggaran.
"Kita juga perlu mendukung berbagai upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah serta turut memantau kebermanfaatan proyek yang didanai APBN bagi masyarakat sekitarnya," tuturnya.
