Yogyakarta, 25 Januari 2025 - Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mengikuti secara daring kegiatan "Townhall Meeting Ditjen Perbendaharaan" pada Jumat (24/1/2025) dari Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta beserta seluruh pegawai Kanwil DJPb DIY mengikuti secara penuh acara bertema "Tulus dalam Melayani, Kuatkan Integritas Menuju Indonesia Sejahtera" tersebut yang digelar di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta.
Agung Yulianta dan jajaran Kanwil DJPb DIY menyimak secara seksama arahan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati; Wamenkeu, Suahasil Nazara; dan Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti. Menkeu mengingatkan kepada pegawai Kemenkeu di seluruh Indonesia bahwa tujuan pengelolaan negara yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Jangan lupa bahwa misi kita dalam mengelola keuangan negara adalah untuk mengakselerasi agar tujuan negara bisa tercapai (menyejahterakan rakyat). Masih banyak anak-anak yang pergi sekolah dalam keadaaan lapar, masih banyak ibu-ibu yang melahirkan kemudian meninggal, masih banyak jalan yang rusak, masih banyak masyarakat yang kesulitan air bersih, dan lain-lain," ucap Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan berharap hal tersebut menjadi pedoman dan pelecut semangat bagi pegawai Kemenkeu untuk bekerja secara maksimal dan memberikan pelayanan terbaik demi pengelolaan negara yang menyejahterakan rakyat. Pesan ini diharapkan juga dipedomani oleh pegawai Kemenkeu yang berasal dari kalangan muda.
"Itu menjadi suatu pecut bagi kita semua. Di saat sedang membangun dan mencari ilmu, kita harus open minded bagaimana kita harus merespons perubahan agar pengelolaan keuangan negara bisa beradaptasi agar tujuan negara tersebut dapat tercapai," kata Menteri Keuangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti mengungkap perjalanan transformasi kelembagaan DJPb dari era prareformasi hingga era digitalisasi saat ini.
“Sejak diterapkannya sistem anggaran berimbang pada 1967 hingga lahirnya DJPb melalui reformasi keuangan negara, kami terus berkembang menjadi institusi yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Transformasi ini mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tuturnya.
