Yogyakarta, 17 Februari 2025 - Menjalankan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) turut menganalisis dampak kinerja APBN terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya terkait ketahanan pangan.
Hal tersebut menjadi salah satu tema yang intensif dibahas Kanwil DJPb DIY bersama unsur Kemenkeu Satu lainnya di DIY dalam Rapat Komite ALCo Regional DIY Realisasi s.d. 31 Desember 2024 pada 21 Januari 2025. Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam sambutannya menyampaikan berbagai kajian dan rekomendasi strategis telah disusun Kanwil DJPb DIY sepanjang tahun 2024, baik secara mandiri maupun atas arahan pusat. Hasil kajian ini akan digunakan untuk memperbaiki kebijakan fiskal dan memetakan area prioritas pembangunan.
"Ke depan, analisis ekonomi akan terus diperkuat dengan menjalin kerja sama akademis bersama berbagai perguruan tinggi seperti UGM, UNY, dan UPN serta fokus pada dampak proyek besar terhadap masyarakat dan dinamika ekonomi regional, termasuk ketahanan pangan," ujar Agung Yulianta.
Secara keseluruhan, kinerja APBN regional DIY pada 2024 menunjukkan capaian positif, terutama sektor pendapatan dan hibah yang mengalami peningkatan sebesar 9,3% yoy. Penerimaan APBN ini melampaui target berkat peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara itu, sektor belanja negara juga tumbuh sebesar 3,42% (yoy), di mana transfer ke daerah dan dana desa terealisasi dengan baik.
Kinerja sektor pajak dan bea cukai tergolong variatif dengan beberapa sektor mengalami realisasi positif. Pengelolaan kekayaan negara juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Capaian ini menegaskan pentingnya APBN sebagai instrumen fiskal yang kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi regional di tengah tantangan lokal maupun global yang perlu diantisipasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi DIY ke depan. Mulai dari ketimpangan ekonomi, ketidakpastian geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi berkepanjangan, fluktuasi harga komoditas serta perubahan kebijakan moneter global.
