Wonosari, 14 Maret 2025 - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul di Wonosari pada 11 Maret 2025. Kegiatan ini digelar sebagai sarana silaturahmi, sharing, dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY, Pudji Ardi menjelaskan koordinasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuannya agar pemerintah daerah (pemda) dapat menyediakan informasi keuangan yang akurat relevan, tepat, dan dapat dipercaya.

"Sekaligus mendukung penyusunan Laporan Government Finance Statistics Tingkat Wilayah oleh Kanwil DJPb DIY selaku Regional Chief Economist di daerah," ujar Pudji.

Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul, Dwi Windarsih menyatakan LKPD Tahun 2024 telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 17 Februari 2025. Pemkab Gunungkidul diharapkan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menjelaskan pihaknya menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk proses penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan mulai tahun 2025. SIPD itu menggantikan sistem sebelumnya yakni SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah).

"Terkait hal tersebut, masih terdapat beberapa kendala antara lain terdapat akun yang tidak tersedia dan BLUD tidak terkoneksi langsung sehingga harus diinput oleh OPD pengampu," kata Dwi Windarsih.

Kanwil DJPb DIY dan pemerintah daerah lingkup DIY senantiasa berkomitmen menjaga sinergi guna mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang andal, transparan, dan akuntabel.