Yogyakarta, 28 Maret 2025 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggarannya menyasar sejumlah sektor antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur prioritas peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting serta penguatan daya saing dan usaha.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta menjelaskan alokasi belanja melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada ketahanan pangan sebesar Rp72,73 miliar. Selain itu, dukungan anggaran untuk sektor yang sama dari TKD berupa alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp14,79 miliar dan Dana Desa dengan alokasi sebesar Rp115,64 miliar.

"Alokasi BPP dari pemerintah untuk infrastruktur sebesar Rp1,47 triliun dan dukungan dari TKD berupa DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp177,63 miliar," ujar Agung Yulianta melalui siaran pers yang diterbitkan Kamis (28/3/2025).

Selanjutnya, dukungan pemerintah melalui BPP untuk Bidang Kesehatan dengan alokasi sebesar Rp1,53 triliun dan dukungan dari TKD berupa DAU Bidang Kesehatan dengan alokasi Rp112,79 miliar; DAK Fisik bidang Kesehatan Rp78,25 miliar; dan DAK Non Fisik dengan alokasi Rp162,02 miliar. Sedangkan dukungan BPP untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp778,78 miliar dan dukungan melalui TKD di antaranya DAU Bidang Pendidikan dengan alokasi Rp242,25 miliar; DAK Fisik Bidang Pendidikan alokasi Rp68,00 miliar; dan DAK Non Fisik alokasi Rp1,78 triliun.

Pemerintah juga memberikan dukungan dalam pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan penguatan daya saing. Dukungan untuk pengendalian inflasi dialokasikan pemerintah pada BPP sebesar Rp6,33 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp177,63 miliar. Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp3,28 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp385,69 miliar.

Terkait penanggulangan kemiskinan, pemerintah memberikan dukungan dalam upaya penghapusan kemiskinan dengan mengalokasikan sebesar Rp25,39 miliar melalui BPP dan pendukung penghapusan kemiskinan melaui TKD DAK Fisik sebesar Rp31,37 miliar; DAK Non Fisik sebesar Rp8,43 miliar; dan Dana Desa sebesar Rp35,80 miliar. Sedangkan dalam upaya penguatan daya saing dan usaha, pemerintah juga hadir memberikan dukungan melalui TKD DAK Non Fisik yang menyasar Bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp3,10 miliar.

"Meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi Belanja Negara tetap on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Agung Yulianta.